Sabtu, 17 Nopember 2018

Adik Zulkifli Hasan Dijerat Pencucian Uang

Jum'at, 19 Oktober 2018 20:17:06 WIB
Reporter : Hendra Brata
Adik Zulkifli Hasan Dijerat Pencucian Uang
Febri Diansyah Juru Bicara KPK

Jakarta (beritajatim.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Zainuddin Hasan, adik Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.
Zainuddin yang merupakan Bupati Lampung Selatan sebelumnya dijerat KPK atas dugaan menerima  suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, saat operasi tangkap tangan pada 26 Juli 2018 diduga Zainuddin selaku Bupati Lampung Selatan melalui beberapa pihak/orang kepercayaannya diduga menerima uang senilai sekitar Rp 200 juta yang berasal dari pencairan uang muka untuk 4 proyek senilai Rp 2,8 miliar.
Uang tersebut diduga merupakan dari permintaan Zainuddin kepada mitra melalui Anjar Asmara (AA) Kepala Dinas PUPR sebesar Rp 400 juta.

''Dalam proses Penyidikan tersebut dari dugaan penerimaan saat OTT dilakukan, kami menemukan dugaan penerimaan fee proyek lain sejumlah total Rp 57 Miliar,'' kata Kepala Biro Humas KPK ini.

Febri menambahkan, tersangka Zainuddin juga diduga pada 2016 2018 telah menerima dana melalui tersangka Agus Bhakti Nugroho (ABN) Anggota DPRD Provinsi Lampung, yang sumbernya berasal dari proyek proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan senilai total sekitar Rp 57 miliar. Diduga persentase fee proyek yang dalam 3 tahun tersebut sekitar 15-17 persen dari nilai proyek.

''Diduga tersangka ZH melalui ABN membelanjakan penerimaan dana dana tersebut untuk membayar aset-aset berupa tanah dan bangunan serta kendaraan dengan mengatasnamakan keluarga, pihak lain atau perusahaan yang digunakan untuk kepentingan tersangka ZH,'' kata Febri.

Terkait dugaan penerimaan tersebut, lanjutnya, KPK kemudian menemukan dugaan tlndak pidana pencucian uang yang dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganva merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diduga dilakukan oleh tersangka ZH dari tahun 2016 2021.

''(Karenannya) Terhadap ZH disangkakan melanggar pasal 3 Undang Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangjuncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUH Pidana,'' tegas Febri. (hen/ted)

Tag : korupsi kpk

Komentar

?>