Rabu, 17 Oktober 2018

Ambil Paksa Mobil Kredit, Mandiri Utama Finance Kediri Kalah Gugatan di Pengadilan

Rabu, 19 September 2018 21:36:18 WIB
Reporter : Nanang Masyhari
Ambil Paksa Mobil Kredit,  Mandiri Utama Finance Kediri Kalah Gugatan di Pengadilan

Kediri (beritajatim.com) – Penjabelan alias pengambilan paksa kendaraan di jalan oleh pihak eksternal, karena kredit macet adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Pengadilan Negeri setempat mengabulkan gugatan yang diajukan oleh korban terhadap sebuah lembaga multifinance melalui sebuah jasa eksternal.

Sidang dengan agenda putusan gugatan PHM tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Rabu (19/9/2018) siang.

Penggugat adalah Sri Muti Sarofah, warga Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Sedangkan tergugatnya, PT Mandiri Utama Finance (MUF) Kediri. Kedua belah pihak sama-sama diwakili oleh kuasa hukumnya.

Dalam sidang putusan, hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan dari penggugat. Pengambilan kendaraan akibat kredit macet yang berlangsung di jalan raya melalui jasa eksternal dinyatakan sebagai PHM.

Hakim juga menyatakan bahwa berita acara serah terima kendaraan antara penggugat dan tergugat tidak sah. Lalu poin putusan lainnya menyatakan, penggugat tidak berhak membayar biaya penjabelan kendaraan sebesar Rp 10 juta.

Awalnya, korban membeli mobil Toyota Rush dengan system kredit, pada Januari 2018 lalu. Pembelian kendaraan tersebut melalui Lembaga pembiayaan PT MUF Kediri.

Besar angsurannya Rp 2.880.000 setiap bulan. Pada bulan Januari dan Februari 2018, korban mengangsur secara tertib. Tetapi karena nunggak bayar sebulan, kendaraan tiba-tiba ditarik paksa.

Penarikan paksa itu terjadi, pada 25 April 2018 lalu. Waktu itu, korban berkendara di wilayah Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.

Dia tiba-tiba dihampiri oleh beberapa orang yang mengaku eksternal dari PT MUF Kediri. Mereka kemudian menarik paksa  kendaraan dengan alasan korban nunggak bayar pada bulan Maret.

Tidak hanya itu, korban juga diminta membayar biaya tarik kedaraan sebesar Rp 10 juta.

Merasa tidak terima, korban akhirnya melapor ke Polres Kediri. Selain itu, dia juga menggugat pihak MUF Kediri melalui gugatan PMH di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Dari perjalanan persidangan, akhirnya pengadilan memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan penggugat.

Menanggapi putusan majelis hakim, Sandro Welly Adrian, SH. Mh menyatakan, menerima dengan senang hati. “Tentu saja kami menerima dengan senang hati, karena hakim mengabulkan gugatan penggugat yang mobilnya sudah dirampas oleh Mandiri Utama Finance,” ungkap advokat muda ini.

Sandro menjelaskan, dalam kasus ini kliennya kredit mobil melalui MUF. Kemudian dalam persidangan terbukti hanya telat satu kali. Namun mobil itu diambil paksa atau dirampas di tengah jalan.

Lantas, pihak penggugat masih harus dibebani biaya tarik sebesar Rp 10 juta. Pihaknya sangat keberatan hingga akhirnya mengajukan gugatan.

“Kami sependapat dengan majelis hakim, bahwa penarikan kendaraan di jalan dengan sewenang wenang dari leasing menggunakan jasa ekstrernal sangat meresahkan masyarakat. Itu adalah tindakan perbuatan melawan hukumm terutama dalam Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Seharusnya pihak ekstrernal memperhatikan aturan tersebut,” sindirnya tegas.

Terpisah, Riski Bagus Alfiano selaku pengacara tergugat MUF Kediri menyatakan untuk berfikir selama 14 hari terhadap putusan majelis hakim.

“Kalau dari saya pribadi kurang sesuai. Sebenarnya, pendapat hakim bahwa tidak dapat diterima sebagian  gugatan penggugat, karena ada pihak eksternal itu sudah benar. Bahkan, kita sudah mengajukan eksepesi dan dikabulkan oleh hakim,” jelas Riski.

Masih kata Riski, gugatan PMH terhadap kliennya MUF Kediri dirasa tidak tepat karena pihaknya tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Kendati demikian, keputusan untuk menerima atau banding terhadap putusan majelis akan dilaporkan terlebih dahulu kepada MUF Kediri. (nng/ted)

Tag : kredit mobil

Berita Terkait

    Komentar

    ?>