Rabu, 22 Agustus 2018

KPK Dalami Pembagian Proyek di Tulungagung

Sabtu, 11 Agustus 2018 13:24:36 WIB
Reporter : Hendra Brata
KPK Dalami Pembagian Proyek di Tulungagung

Jakarta (beritajatim.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penyidikan kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar. Diantaranya dengan mendalami dugaan pembagian proyek yajg terjadi pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, untuk kepentingan tersebut, pada Jumat (10/8/2018), penyidik KPK memeriksa Dwi Basuki, pihak swasta dalam kasus tersebut. ''KPK mengonfirmasi pengatahuan saksi terkait dengan pembagian proyek di Kabupaten Tulungagung,'' kata Febri, Sabtu (11/8/2018).

Sebelumnya, pada Rabu (8/8/2018), KPK juga memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Tulungagung Indra Fauzi. Pelaksana Tugas Harian (Plh) Bupati Tulungagung ini dijadwalkan diperiksa untuk tersangsa Agung Prayitno.

Dalam penyidikan kasus ini KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung dan rumah Staf Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Tulungagung.

KPK juga menggeledah Rumah Sutrisno (Kadis PUPR Kabupaten Tulungagung), Rumah Agung Prayitno (Tim Sukses Syahri Mulyo), Rumah Sukarji (Kabid PUPR Kabupaten Tulungagung), Rumah Syamrotul Fuad (Kepala ULP Kabupaten Tulungagung), dan Rumah Wahyudiana (Kasi Perencanaan Jalan Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung). Dari lima lokasi tersebut, KPK menyita perangkat elektronik, dokumen kontrak, dokumen catatan keuangan.

Sedangkan pada penggeledahan Rumah Eko Yongtono di TGP 25C Blitar, Kantor Moderna, Jalan Garum Blitar Kota, dan Kantor Sarana Multi Usaha, Jalan Anjasmoro Blitar Kota, KPK menyita dokumen keuangan perusahaan dan dokumen catatan kerja perusahaan.

Seperti diketahui, kasus ini bermula dari serangkaian operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Kota Blitar dan Kabupaten Tulungagung. Kemudian KPK menetapkan beberapa orang termasuk Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar Muh Samanhudi Anwar.

Samanhudi diduga menerima suap Rp 1,5 miliar dari Susilo Prabowo yang merupakan kontraktor.  Uang diberikan melalui Bambang Purnomo sebagai ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar.

Fee ini diduga bagian dari 8 persen yang menjadi bagian untuk Wali Kota dari total fee 10 persen yang disepakati. Sedangkan 2 persen akan dibagi-bagi kepada dinas.
Adapun Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebesar Rp 1 miliar juga diduga menerima suap dari Susilo Prabowo. Uang tersebut diberikan melalui Agung Prayitno terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan peningkatan jalan pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.

Diduga pemberian ini ke-3. Sebelumnya Bupati Tulungagung diduga menerima pemberian pertama sebesar Rp 500 juta dan pemberian ke-2 sebesar Rp 1 miliar.
Susilo merupakan salah satu kontraktor yang kerap memenangkan proyek di Kabupaten Tulungagung sejak 2014 hingga 2018. (hb/kun)

Komentar