Sabtu, 22 September 2018

Sengketa Lahan, Mantan Karyawan TVRI Layangkan Gugatan

Kamis, 09 Agustus 2018 22:36:16 WIB
Reporter : Nyuciek Asih
Sengketa Lahan, Mantan Karyawan TVRI Layangkan Gugatan

Surabaya (beritajatim.com) - Sengketa lahan karyawan TVRI akhirnya berakhir di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Sebanyak 147 mantan karyawan ini mengajukan gugatan perdata, Kamis (9/8/2018).

Mereka ini menggugat Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Surabaya terkait lahan yang ada di Dukuh Pakis Surabaya.

Proses sidang ini adalah penyerahan berkas bukti gugatan. Sidang yang digelar itu memberi kesempatan pada penggugat dan tergugat untuk menyampaikan berkas bukti pada majelis hakim yang diketuai Agus Hamzah. Dari penggugat, ada sekira 50 item berkas bukti yang disampaikan penggugat kepada majelis hakim.

Adapun beberapa item bukti seperti SK terkait pewarkahan tanah pada karyawan, kemudian beberapa aturan tertulis tentang warkah tanah. "Kami juga menyertakan bukti lain seperti adanya SK Kementrian Agraria dan Tata Ruang serta SK dari BPN dan Gubernur Jatim," jelas Yusuf Subiantoro selaku penanggung jawab sekaligus perwakilan eks karyawan TVRI yang menggugat, Kamis (9/8/2018).

Sedangkan dari tergugat, berkas bukti yang disampaikan ada 49 item. Hampir sama dengan penggugat, bukti yang diajukan berupa sertifikat dan surat-surat, ditambah aturan yang menguatkan kepemilikan aset tanah pada TVRI. "Saya pikir bukti yang kami ajukan sudah cukup," terang Hery Purnomo, kuasa hukum tergugat.

Usai penyerahan berkas bukti, majelis hakim memberi waktu dua minggu atau 23 Agustus untuk bersidang. Sidang berikutnya adalah penyerahan bukti dari tergugat BPN.

Perkara ini terkait lahan sengketa seluas 114.529 m2 yang bukan aset negara alias non APBN. Lahan kosong itu di Dukuh Pakis I dan Dukuh Pakis II. Ketua Panitia Pengurusan Perumahan TVRI yang juga mantan karyawan TVRI Surabaya, Hanny Purba menuturkan kronologis perkara tersebut.

Pada saat Kepala TVRI Stasiun Surabaya dijabat oleh Drs.Saadullah pada 1979 – 1983, untuk memenuhi kebutuhan para karyawan tentang perumahan, maka Saadullah merencanakan membeli tanah yang lokasinya di Dukuh Pakis, Surabaya.

Untuk maksud itu, sumber dana diambilkan dari sisa perolehan iklan niaga pada periode 1979 dan 1980 (24 bulan) dari 147 karyawan dengan perincian tiap bulannya Rp 135.000 (uang insentif) dan Rp 40.000 (uang lelah). Dana karyawan itu digunakan untuk membeli tanah seluas 114.529 m2. "Jadi istilahnya uang komisi itu tak kami ambil, melainkan dibelikan lahan itu. Jadi jelas lahan itu bukan dari dana APBN," jelasnya.

Dia bersikukuh ada bukti tanah akta Notaris Sindhunata SH dibuat pada 1981, 1982, 1983, dan 1984 untuk lokasi di Dukuh Pakis I sedangkan akta Notaris Sugijanto SH yang dibuat pada 1980 untuk lokasi di Dukuh Pakis II. "Proses terhenti karena pak Saadullah tak lagi menjabat sebagai Kepala Stasiun TVRI Surabaya sekitar 1984," ujarnya.              

Karena pergantian kepala TVRI Stasiun Surabaya pada 1984, lanjut Hanny, proses permohonan sertifikat atas nama masing-masing karyawan ke Badan Pertanahan Nasional menjadi tertunda.

Hanny dan 147 mantan karyawan TVRI yang terlibat berharap, tanah diserahkan kembali ke karyawan sesuai dengan historis kepemilikan yang dibeli dengan uang jasa iklan niaga tadi. "Tanah itu jadi terlantar sekira 34 tahun dan seolah-olah ada kejahatan dengan menunggu pensiun para karyawan tersebut," ujar Hanny.

Terpisah, Kepala Sub Bagian Kelembagaan, Hukum dan Humas TVRI Pusat, Maimun Hasballah menjelaskan bahwa tanah senilai Rp 2 triliun itu bukan milik karyawan TVRI dan pihaknya tak pernah menjual sebidang tanah pun. "Itu nggak benar, dahulu juga pernah dibentuk tim pencarian (penjualan tanah) tapi tidak ditemukan adanya bukti penjualan," bantah Maimun.       

Dia juga menepis anggapan Hanny beserta mantan karyawan lain yang mengaku iuran untuk membeli tanah. Kata Maimun, pihaknya belum pernah melihat bukti ataupun kuitansi iuran tersebut. Ditegaskannya, tanah yang diperuntukan untuk rumah dinas karyawan dibeli dengan uang hasil iklan yang merupakan uang negara.

"Dahulu memang bisa mengelola sendiri walau hasil iklan, tetapi tetap dianggap uang negara. Kami saat itu masih di bawah Departemen Penerangan. Jadi otomatis semuanya di bawah aturan keuangan negara, kami mendapat uang iklan itu menggunakan peralatan negara. Jadi otomatis masuk negara, walau tak dikatakan tegas bagaimana pengelolaan waktu itu," pungkasnya. [uci/suf]

Komentar

?>