Minggu, 22 Juli 2018

Ada Data Fiktif

Pembagian Lahan Garapan Malang Selatan Ditunda

Kamis, 12 Juli 2018 19:20:59 WIB
Reporter : Brama Yoga Kiswara
Pembagian Lahan Garapan Malang Selatan Ditunda

Malang (beritajati.com) - Rencana penandaan dengan memberikan patok sebagai tanda Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, terpaksa ditunda.

Penandaan lahan garapan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dikawasan Malang Selatan sesuai program Pemerintah itu, dikarenakan banyak nama warga yang muncul justru berasal dari luar daerah Malang.

Sedianya, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), akan memberikan tanda patok dilahan IPHPS, Kamis (12/7/2018). Penundaan juga dilakukan karena berkas persyaratan, juga diketahui adanya manipulasi data dalam  proses pengajuan lahan garapan pada Kementerian Kehutanan Desember 2017 lalu.

Kordinator Keamanan (Korkam) Perhutani KPH Malang, Achmad Padel, mengatakan, beberapa nama penerima IPHPS ternyata bukan penduduk wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang.

Nama yang muncul justru sejumlah nama fiktif seperti dari daerah Sidoarjo, Pasuruhan, Lumajang dan Jember. “Penandaan patok IPHPS hari ini terpaksa kami tunda. Itupun atas kesepakatan sejumlah pihak yang berkompeten dalam rencana pengelolaan lahan Milik Perum Perhutani sesuai Permenhut nomor: 39/Menhut II/2013 tentang pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan,” terang Padel, Kamis (12/7/2018).

Menurutnya, penandaan patok IPHPS akan dilaksanakan setelah semua persyaratan terpenuhi. Serta,  akan melibatkan jajaran Muspida setempat. “Kami tak ingin terjadi benturan satu sama lain. Karenanya dengan validitasi data nanti, mereka dengan leluasa kelola lahan dalam kawasan hutan dalam kurun waktu selama 35 tahun. Dan tetap dalam pembinaan Perhutani. Karena tugas pokok petugas Pemangku Hutan(KPH) tanpa terlepas dari pembinaan dan pengawasan,” beber Padel.

Ditempat yang sama, Suyatno Asper Perhutani atau PKPH Sumbermanjing, menuturkan, penandaan patok IPHPS ini terletak di petak 85, 83 dan 86 dengan luas keseluruhan mencapai 2089 hektar. Jumlah tersebut terbagi dua desa. Yakni desa Sitiarjo dan desa Tambakrejo. “Seperti telah diagendakan hari ini, ribuan warga dua desa akan turun lokasi untuk melakukan penandaan patok IPHPS. Namun karena adanya beberapa kelengkapan, rencana ini dibatalkan,” terang Suyatno. Disinggung munculnya sejumlah nama fiktif yang nantinya memperoleh tanah garapan? Suyatno membenarkan. Pihaknya mengaku tidak faham siapa yang terlibat dalam pendataan ini. “Seharusnya pendataan ini dilakukan oleh pihak desa dan KTH. Dalam hal ini kami sangat menyayangkan, kenapa manipulasi data itu harus terjadi. Bahkan disitu juga tercantum nama seorang pejabat Jajaran Pemkab Malang,” ujarnya.

Kata Suyatno, dengan munculnya nama pejabat yang cukup dikenal oleh kalangan penduduk Kabupaten Malang ini, dianggap turut andil dalam proses penggarapan lahan yang notabene diperuntukkan untuk para petani yang kurang mampu dan berdomisli diseputaran kawasan hutan.

“Semoga ini hanya kesamaan nama saja dengan nama pejabat Pemkab Malang. Karena sangat tidak mungkin, yang saya dengar nama tersebut berdomisili tetap di salah satu perumahan elite bilangan kota Malang,” tambah Suyatno.

Terpisah, Camat Sumbermanjing Wetan, Agus Harianto, menambahkan, pihaknya berharap situasi wilayah Kecamatan tetap aman dan terkendali. Dalam hal penggarapan lahan itu, lanjutnya, merupakan program pemerintah bagi para petani berpenghasilan minus dan berdomisili tetap diseputaran kawasan hutan.

“Dalam proses pengelolaan lahan ini, satu sama lain jangan sampai terjadi gesekan. Karena ini program pemerintah untuk kesejahteraan para petani. Bagaimanapun juga harus mengikuti prosedur,” pungkas Agus. (yog/kun)

Berita Terkait

    Komentar

    ?>