Rabu, 19 September 2018

KPK Ingatkan Mantan Wakil Bupati Malang untuk Koorperatif

Kamis, 12 Juli 2018 18:48:04 WIB
Reporter : Misti P.
KPK Ingatkan Mantan Wakil Bupati Malang untuk Koorperatif

Jakarta (beritajatim.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Mantan Wakil Bupati Malang Subhan dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IBM) atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto.

"Sebelumnya, pada hari Rabu, 11 Juli 2018 yang bersangkutan tidak datang dan telah minta agar dijadwal ulang hari ini. Hingga sore ini, kami belum mendapat pemberitahuan dr saksi trkait alasan tidak bisa hadir," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (12/7/2018).

Dia menjelaskan, terhadap Subhan penyidik menglarifikasi terkait aliran dana dan pengetahuan saksi terkait proses perijinan pembangunan menara telekomunikasi di Kab Mojokerto Tahun 2015 dan aliran dana ke tersangka Mustafa. "Kami ingatkan agar saksi koperatif dan dapat hadir besok Jumat sebagai penjadwalan ulang dari agenda pemeriksaan sebelumnya yanh tidak dihadiri," tegas Febri.

Sebagai informasi, di awal Juli, pada tgl 2-4 Juli 2018 KPK juga telah mengagendakan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Namun saksi tidak hadir tanpa keterangan.
Seperti diketahui, dalam kasus pembangunan menara telekomunikasi Mustofa yang merupakan Bupati periode 2010-2015 dan periode 2016-2021 ditetapkan sebagai tersangka bersama OKV (Ockyanto), Permit and Regulatory Division Head PT. Tower Bersama Infrastructure dan OW (Onggo Wijaya), Direktur Operasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo). Dugaan hadiah atau janji (suap) yang diterima oleh Mustofa terkait perizinan menara telekomunikasi ini adalah sekitar Rp. 2,7 Miliar.

Adapun dalam kasus kedua, Mustofa ditetapkan sebagai tersangka bersama ZAB (Zainal Abidin), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Mojokerto periode 2010-2015. Mustofa bersama-sama ZAB diduga menerima fee dari proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto, termasuk proyek pembangunan jalan di Tahun 2015 dan proyek lainnya. Dugaan penerimaan gratifikasi setidak-tidaknya Rp. 3,7 miliar. (hb/kun)

Komentar

?>