Kamis, 15 Nopember 2018

Ahli Pidana: Perbuatan Anggota FPI Bukanlah Ujaran Kebencian

Senin, 09 Juli 2018 19:27:18 WIB
Reporter : Nyuciek Asih
Ahli Pidana: Perbuatan Anggota FPI Bukanlah Ujaran Kebencian

Surabaya (beritajatim.com) - Sidang anggota FPI, M Faisal Arifin alias Itong kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan agenda keterangan ahli.

Dalam sidang kali ini, pihak terdakwa melalui kuasa hukumnya Andry Ermawan dan kawan-kawan mendatangkan ahli.

Adalah ahli dari Universitas Wijaya Putra Surabaya Dr Anik Purwanti SH yang memberikan keterangannya sebagai ahli.

Dalam keterangannya ahli menjelaskan seputar dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menjeratkan Undang-undang ITE pada terdakwa. Menurut ahli jeratan pasal UU ITE apabila disubtansikan dengan ujaran kebencian maka tidak bisa berdiri sendiri harus di juncto kan dengan UU 40 tahun 2008 .

Tim kuasa hukum terdakwa kemudian juga menanyakan seputar konten yang di copy paste oleh terdakwa, menurut ahli selama terdakwa tidak merubah isi pokok yang dituliskan penulis awal maka tidak serta merta terdakwa yang dimintai pertanggungjawaban.

"Selama tidak ada penambahan kata maka tidak bisa dimintai pertanggungjawaban," ujar ahli dalam persidangan.

Kalaupun toh misalnya terdakwa dijerat tindak pidana maka yang masuk unsur adalah pasal 310 KUHP saja.

Usai sidang, kuasa hukum terdakwa Andry Ermawan menyatakan keterangan ahli ini sangat menguntungkan terdakwa dan pihak Penasihat Hukum terdakwa Itong optimis bisa bebas nantinya.

"Kalau kita simpulkan sendiri apa yang disampaikan ahki tadi maka harunya dakwaab jaksa gugur karene jeratan UU ITE apabila disubatansikab dengan ujaran kebencian maka tidak bisa berdiri sendiri dan harus dijunctokan. Lha ini dakwaan Jaksa tidak ada itu, mestinya klien kita bebas," ujarnya.

Terdakwa M Faisal menjalani sidang dugaan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian di media sosial (medsos).

Dari penyebaran informasi ini, M Faisal yang tinggal di Bulak Jaya 2, Semampir, Surabaya, dijerat pasal berlapis dari UU No 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya itu, belasan anggota FPI Surabaya dan Jatim mengawal mulai sebelum hingga proses sidang itu berjalan. [uci/ted]

Tag : fpi

Komentar

?>