Senin, 20 Agustus 2018

Jaksa Datangkan Dekan Unmuh Jogja, Pengacara Prof Lany Menghilang

Selasa, 08 Mei 2018 17:29:14 WIB
Reporter : Nyuciek Asih
Jaksa Datangkan Dekan Unmuh Jogja, Pengacara Prof Lany Menghilang

Surabaya (beritajatim.com) - Sidang perkara pemalsuan akta otentik berupa cover note yang mendudukkan Prof Lanny Kusumawati sebagai terdakwa kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (8/5/2018).

Sidang yang dipimpin hakim Maxi Sigarlaki ini masih mengagendakan pembuktian dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam sidang kali ini, JPU Ali Prakoso dan Putu Karmawan mendatangkan ahli hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jogjakarta.

Adalah DR Trisno Raharjo SH Mhum yang memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang kali ini. Namun ada yang menarik dalam sidang kali ini, sebab diawal persidangan Prof Lanny tidak didampingi satupun pengacaranya padahal dalam sidang sebelumnya ada lima pengacara yang membelanya yakni Alexander Arif, Purwanto, Abdullah Abdul Aziz Balmar, Rizal dan Mulyono. Namun tak satupun pengacara tersebut mendampingi Lanny. Ada dua pengacara yakni Abdullah Abdul Aziz Balmar dan Mulyono yang muncul namun setelah persidangan berjalan cukup lama.

"Sesuai ketentuan sidang tetap dilakukan meskipun tidak didampingi pengacara dan terdakwa juga tidak keberatan," ujar hakim Maxi.

Sementara ahli yang juga dekan fakultas ilmu hukum pidana Unmuh ini menjelaskan tentang pasal 263 dimana menurut ahli pasal 263 masuk dalam delik formil. Sementara pengertian delik formal dan matreil menurut ahli  delik formil lebih menitikberatkan pada perbuatan kalau delik material dititik beratkan pada akibat.

" Prinsip delik formil maka perbuatan yang dilakukan sudah diwujudkan maka sudah bisa diproses," ujar ahli.

Terkait dengan delik formil apakah seseorang yang melakukan perbuatan di luar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tetapi dia berbuat sesuatu dan perbuatan itu ternyata tidak sebagaimana mestinya maka menurut ahli hal itu sudah melawan hukum dan apa yang dilakukan sudah menyalahi undang-undang.

Ahli menambahkan, pasal 263 ayat satu inti dari delik ini terletak pada perbuatan untuk memalsukan, dan perbuatan tersebut dilakukan sendiri atau inisiatif sendiri.

" Kalau kemudian ada yang meminta untuk membuat surat yang diperintahkan itu kemudian dia tidak memiliki kebebasan didalam mengambil sikap maupun mengambil inisiatif maka dia hanya orang yang dimintakan tapi kalau dia memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya pemaksaan maka hal itu adalah mandiri," tambahnya. 

Harusnya lanjut ahli, orang tersebut menolak apa yang dimintakan tersebut dan juateru disitulah pemahaman didalam dirinya bahwa itu tidak boleh dilakukan. Dan ketika itu dilakukan maka disitulah masuklah unsur dalam melakukan pemalsuan. [uci/ted]

 

Tag : penipuan

Komentar

?>