Senin, 20 Agustus 2018

Jaksa Kecewa Terdakwa Penggelapan Semen Divonis Bebas

Rabu, 25 April 2018 19:08:17 WIB
Reporter : Nyuciek Asih
Jaksa Kecewa Terdakwa Penggelapan Semen Divonis Bebas

Surabaya (beritajatim.com) - Jaksa Rachmat Hari Basuki yang menjadi JPU dalam perkara penggelapan semen dengan terdakwa Cindro Pujiono Poo mengaku kecewa atas putusan onslag van recht vervolging yang dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Rohmat.

“Setelah mendapat putusan lengkap, kami akan melakukan upaya hukum kasasi  terhadap putusan ini, kami sangat kecewa, namun kami tidak bisa berbuat apa-apa,” tandas Hari Basuki.

Apa yang membuat jaksa begitu kecewa atas putusan ini? Jaksa Hari Basuki menerangkan bahwa majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya, malah mempertimbangkan sebuah perjanjian yang dibuat antara terdakwa Cindro Pujiono Po selaku toko dengan PT TGP selaku distributor.

“Padahal diketahui bersama, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sudah dihadirkan di persidangan, perjanjian itu dibuat setelah pembayaran Toko Juwita ke PT TGP macet,” ungkap Hari Basuki.

Bukan hanya putusan onslag van recht vervolging yang dikritik jaksa. Pembacaan putusan yang sangat lirih dan nyaris tak terdengar juga membuat jaksa sangat kecewa karena jaksa mengaku sangat kesulitan untuk mendengarkan pertimbangan-pertimbangan hukum lain yang diambil majelis hakim, untuk memutus perkara ini.

“Suaranya sangat lirih, samar-samar. Bacakannya itu lho samar, tidak tegas sama sekali. Hal ini berbeda dengan kebiasaan hakim Rohmat saat memimpin jalannya persidangan. Suaranya seperti orang gremeng,” tandas Hari Basuki.

Begitu diawal hakim menyebut tentang perjanjian, sambung Hari, dirinya semakin yakin bahwa putusannya itu onslag. Selain itu, hakim juga mengaitkan dengan adanya pembayaran sebesar Rp 800 juta padahal pembayaran tersebut bukan merupakan yang dituduhkan ke terdakwa.

“Setelah perjanjian ditengah kemudian ada pembayaran sebesar Rp 800 juta. Pembayaran ini bukanlah yang dimaksud dalam dakwaan yang kami susun. Perjanjian di tengah itu dibuat karena Toko Juwita dalam pembayarannya sudah macet, sedangkan PT TGP berusaha untuk mendekati terdakwa supaya mau melakukan pembayaran, dengan diberi fasilitas-fasilitas termasuk harga yang lebih murah. Ini lah intinya, supaya uang pelapor yang macet di terdakwa, dapat terbayar. Ternyata, semen dikirim ya tidak dibayar juga,” kata Hari Basuki.

Perlu diketahui, hakim Rohmat memutus bebas pada terdakwa Cindro Pujiono Po, dalam amar putusannya hakim Rohmat menyatakan tidak ada unsur pidana dalam perkara tersebut.

Dalam putusannya yang dibacakan hakim Rohmat, hakim PN Surabaya yang ditunjuk sebagai ketua majelis dalam perkara ini, majelis hakim berpendapat bahwa apa yang sudah dilakukan terdakwa Cindro Pujiono Po tersebut tidak bisa dinyatakan sebagai tindak pidana atau perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana.

“Mengadili, menyatakan perbuatan terdakwa Cindro Pujiono Po bukan perbuatan pidana. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan JPU dimana dalam surat dakwaan itu dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum,” ujar Rohmat, Rabu (25/4/2018) saat membacakan putusan.

Atas putusan tersebut, Ronald Talaway, salah satu penasehat hukum PT TGP mengaku sangat kecewa dan berharap jaksa kasasi. Lebih lanjut Ronald mengatakan, dalam putusannya, majelis hakim yang memeriksa perkara ini tidak mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa mengaku sudah membayar lunas ke PT TGP.

“Namun terdakwa tidak bisa membuktikan pembayaran lunas tersebut sehingga pembayaran itu adalah fiktif. Dengan begitu, terlihat sudah adanya itikad buruk yang ditunjukkan terdakwa Cindro. Itikad buruk inilah yang kami anggapmens rea,” ungkap Ronald.

Yang kedua, lanjut Ronald, kalau bicara mengenai kesepakatan, harus juga dikaitkan dengan timeline perbuatan atau peristiwa hukum. Tidak bisa serta merta karena ada beberapa pembayaran, langsung dapat disimpulkan sebagai satu kesatuan perjanjian.

Masih menurut Ronald, jika hal itu dilakukan, maka yang muncul adalah kesan perdatanya. Semua itu haruslah dilihat dalam konteks mana sebuah perbuatan hukum dapat dikategorikan tidak melaksanakan kewajiban atau dapat dikategorikan sengaja dengan niat jahat, tidak menyerahkan hak, karena dua konteks perbuatan tersebut jelas berbeda. [uci/but]

Tag : penipuan

Komentar

?>