Rabu, 18 Juli 2018

Anggota DPRD Sampang Diduga Terlibat Penipuan CPNS

Jum'at, 06 April 2018 00:00:41 WIB
Reporter : Zamachsari
Anggota DPRD Sampang Diduga Terlibat Penipuan CPNS
foto/ilustrasi

Sampang (beritajatim.com) - Diduga terlibat kasus penipuan rekrutmen CPNS dan pengelapan uang proyek, politisi Partai Demokrat inisial AR yang kini duduk sebagai anggota DPRD setempat, terancam dipidana.

"Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Sampang, tertanggal 29 Maret 2018 kemarin," terang Kasi Intel Kejari, Joko Suharyanto, Kamis (5/4/2018).

Lebih lanjut Joko menjelaskan, inisial AR bisa terancam dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan atau pasal 372 KUHP tentang penggelapan. "Lebih jelasnya silahkan tanya kepada penyidik karena masih ranahnya polisi, kita hanya bisa menyebutkan pasalnya sesuai SPDP yang dikirim," imbuhnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sampang, AKP Hery Kusnanto membenarkan penyidik sudah mengirimkan SPDP kasus dugaan pengelapan dan penipuan yang melibatkan oknum wakil rakyat ke Kejari. Namun, pihaknya belum menetapkan AR sebagai tersangka, melainkan sebagai saksi.

"Belum ditetapkan tersangka, masih sebagai saksi tapi berkas penyidikan sudah dinaikkan," jelas Hery dibalik sambungan telepon.

Hery menyampaikan, kasus yang menyeret anggota DPRD Sampang itu, berawal adanya laporan dari tiga orang warga Sampang. Mereka melaporkan AR atas kasus yang berbeda. "Dua orang terkait kasus penipuan CPNS dan satu orang kasus penggelapan uang proyek, mereka melapor ke Polres Sampang," imbuhnya.

Dirinya menambahkan, pihak korban atas kasus penipuan CPNS mengalami kerugian sebesar Rp 300 juta lebih. Sedangkan, kasus uang proyek sebesar Rp 150 juta lebih.

Terpisah, Ketua DPRD Sampang, Imam Ubaidillah, mengaku belum mengetahui tentang informasi tersebut. Sehingga, pihaknya tidak bisa memberikan keterangan lebih jauh karena masih menunggu perkembangan penyidikan.

"Saya kurang tau soal itu, tapi kita liat dulu statusnya tersangka atau saksi, kalau tersangka kapasitasnya seperti apa dan tuntutannya berapa apakah diatas lima tahun, semua ada aturanya baik tata tertib DPRD dan PP nomor 16 tahun 2014," pungkasnya. [sar/suf]

Tag : penipuan

Komentar

?>