Senin, 23 Juli 2018

Sidang Praperadilan DJP Jatim II

Vonis Hakim: Penetapan Tersangka Tidak Sah

Jum'at, 23 Februari 2018 23:09:09 WIB
Reporter : M. Ismail
Vonis Hakim: Penetapan Tersangka Tidak Sah

Sidoarjo (beritajatim.com) - Hakim Tunggal Suprayogi yang menyidangkan kasus praperadilan penetapan tersangka direktur sebuah perusahaan di kawasan Buduran Sidoarjo, BSH alias AB (pemohon) oleh Direktorat Jenderal Pajak Jatim II (termohon) di PN Sidoarjo, batal. Putusan itu tertuang dalam amar putusan terkait praperadilan atas penetapan tersangka pemohon.

Kasus perpajakan senilai Rp 20 miliar ini mencuat setelah pihak DJP Jatim II menetapkan AB sebagai tersangka pada 16 Januari 2018. Tersangka yang tidak terima dengan penetapan tersangka tersebut, akhirnya mengajukan praperadilan.

Dalam amar putusannya, Hakim Suprayogi menyatakan bahwa penetapan tersangka atas nama pemohon tidak sah. Sedangkan mengenai penghentian penyidikan merupakan wewenang dari penyidik (DJP Jatim II), bukan majelis Hakim.

"Mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Yakni penetapan tersangka AB pada 16 Januari 2018, tidak sah secara hukum," katanya, Jumat (23/2/2018).

Yang menjadi pertimbangan utama dalam putusan ini, menurut Suprayogi, bahwa bukti permulaan yang diperoleh penyidik sebelum menetapkan tersangka kurang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam kasus ini, AB diduga menyampaikan laporan SPT pajak perusahaan yang isinya tidak benar. Dia dijerat pasal 39 ayat 1 huruf D UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan). Nilai pajak itu terhitung selama tiga tahun sejak 2009 hingga 2011 yang mencapai Rp 20 miliar.

Kuasa Hukum DJP Jatim II, Dewi Yuliani mengaku menghormati atas putusan majelis hakim. Pihaknya berencana mempelajari kembali hasil putusan setelah mendapat salinan dari PN Sidoarjo. "Kami hormati keputusan Hakim. Tentunya, kami masih mempelajari hasil keputusan ini setelah mendapat salinan ," jawab Dewi.

Pihaknya mengaku terkejut atas hasil keputusan majelis Hakim. Alasannya, ada beberapa hal yang sama sekali tidak dibahas selama persidangan dan fakta-fakta. Namun hal itu muncul sebagai pertimbangan saat pembacaan putusan.

"Salah satunya perpanjangan pemeriksaan dan sebagainya. Tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin terkait penetapan tersangka sudah sesuai prosedur," tandasnya. [isa/suf]

Tag : pajak

Komentar

?>