Jum'at, 22 Juni 2018

Pengusaha Jadi Tersangka, Kanwil DJP Digugat Praperadilan

Selasa, 20 Februari 2018 01:08:03 WIB
Reporter : M. Ismail
Pengusaha Jadi Tersangka, Kanwil DJP Digugat Praperadilan

Sidoarjo (beritajatim.com) - Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo menggelar sidang praperadilan kasus dugaan pelaporan SPT Pajak perusahaan tidak benar yang dilakukan BSH alias AB, direktur sebuah perusahaan di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Senin (19/2/2018).

AB selaku pemohon, tak menerima atas status tersangka dirinya pasca penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kanwil DJP Jatim ll selaku termohon. Penyidik Kanwil DJP Jatim ll menetapkan tersangka terhadap AB pada ‎16 Januari 2018.

Dia dijerat pasal 39 Ayat 1 huruf D UU KUP‎ (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) karena diduga menyampaikan SPT pajak perusahaan yang isinya tidak benar.

Akibat ulah AB, kerugian pajak yang ditanggung negara pada tiga tahun, yakni 2009, 2010 dan 2011 yang disampaikan oleh tersangka, mencapai sekitar Rp 20 miliar.

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Tunggal Suprayogi SH dengan agenda pembuktian itu dihadiri kedua belah pihak. Pihak pemohon mengajukan dua saksi ahli yaitu Hukum Pidana dan Ahli Perpajakan.‎

Tim Kuasa Hukum termohon, Herman Butar Butar menyatakan penetapan tersangka itu sudah sesuai prosedur. Sebelum tim penyidik memproses mulai tingkat penyelidikan hingga penyidikan dalam persoalan itu.

Pihaknya sudah melakukan upaya persuasif sesuai aturan perpajakan maupun melalui UU Tax Amnesty/ pengampunan pajak, agar tunggakan pajak yang harus dibayarkan ke kas negara senilai Rp 20 miliar dalam tiga tahun itu segera dilunasi.‎

"Dalam kenyataannya, tersangka tidak melakukan pembayaran dan tidak mengikuti tax amnesty," katanya usai sidang di ruang utama Delta Kartika PN Sidoarjo.

Seiring bergulirnya waktu, lanjut dia, justru upaya penegakan hukum aturan perpajakan tidak dihiraukan. Sehingga, pihak pajak melakukan upaya proses penindakan hukum yang sudah dilakukan sesuai prosedur.‎

"Jadi, jika penetapan tersangka itu dianggap bermasalah oleh pihak pemohon, pihaknya siap membuktikan jika prosedur yang dilakukan penyidik sudah sesuai prosedur sesuai aturan hukum yang berlaku," tukas Herman.

Fajar Trianto partner Herman menambahkan, pihaknya justru mempertanyakan upaya praperadilan yang dilakukan. Sebab, lanjut dia, upaya itu hanyalah sia-sia. Jika tersangka kooperatif seharusnya sejak awal sudah melakukan pembayaran tunggakan pajak itu.

"Seharusnya membayar tunggakan itu, kenapa sekarang baru ada upaya. Tapi, silahkan itu hak dia, kami optimis menang," ungkap tim kuasa hukum dari Kanwil DJP Jatim II itu.

Sementara, tim kuasa hukum pemohon Agung S Wibowo menilai penersangkaan itu tidak tepat. Dia berdalih, delik pidana itu sudah kadaluarsa karena SPT tidak dilakukan penetapan pajak oleh Kanwil DJP Jatim II.

‎"Alat bukti penetapan tersangka itu tidak tepat, karena SPT yang klien kami sampaikan sudah tepat dan benar," papar Agung. [isa/suf]

Tag : pajak

Komentar

?>