Sabtu, 23 Juni 2018

Kasus Korupsi PD Pasar Surya, Kejati Mulai Panggil Saksi

Sabtu, 17 Februari 2018 15:50:43 WIB
Reporter : Nyuciek Asih
Kasus Korupsi PD Pasar Surya, Kejati Mulai Panggil Saksi

Surabaya (beritajatim.com)--Tim pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mulai menaikkan status perkara korupsi dana revitalisasi dan dana pinjaman BRI di Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya Surabaya, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 33 miliar dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Kasi Penkum Kejati Jatim Richard Marpaung menyatakan pihaknya saat ini tengah memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus ini. Untuk tersangka, menurut Richard, belum ditetapkan.

"Nanti kalau sudah ada tersangka pasti kita umumkan dan langsung ditahan," ujar Rochard menjelaskan.

Kasus kejanggalan laporan keuangan Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) tahun anggaran 2016 senilai Rp 13,4 miliar kini mulai ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.

Pemkot Surabaya memutuskan untuk melaporkan kasus tersebut ke Kejaksaan Tinggi agar bisa diproses lebih lanjut dan terbuka.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku sudah mendengar kasus ini agak lama. Namun pihaknya belum bisa melakukan tindakan lebih karena tidak memiliki bukti.

"Saya sudah mendengar masalah itu, tapi kan tak bisa ngapa-ngapain kalau tidak ada bukti. Saat itu Inspektorat mau masuk tapi agak susah. Akhirnya ya sudah kita bawa ke Kejaksaan. Sekarang sudah diproses," kata Risma beberapa waktu silam.

Ia mengaku pasrah kepada Kejaksaan agar mengusut kasusnya lalu ditemui siapa yang bermain.

Hasil tersebut diharapkan bisa menjadikan pengembangan PD Pasar Surya kembali sehat.

Disampaikan Risma, kasus tersebut memang terjadi di tahun 2016. Namun baru terungkap lantaran selama ini tidak pernah ada laporan keuangan menyangkut masalah itu.

"Saya sampaikan, padahal di sana ada Badan Pengawas juga. Tapi mereka tidak pernah membuat laporan, makanya sekarang saya minta Bawas membuat laporan ke saya setiap tiga bulan sekali," ucap Risma.

Sebab, Badan Pengawas merupakan wakil dari Risma atau Pemkot Surabaya yang mengontrol dan mengawasi kinerja BUMD. Karenanya, ia menyayangkan hal seperti ini bisa lolos dan menjadi kasus besar.

Dikatakan Risma, mulai terendusnya masalah ini juga membuatnya tidak memperpanjang pelaksana tugas Direktur Utama PD Pasar Surya, yang saat itu dijabat oleh Bambang Parikesit.

"Saya kan bilang, saya nggak mungkin mengambil keputusan seenaknya saat ditanya tentang plt dirut diperpanjang atau tidak. Tapi saya saat itu tegas untuk di-cut saja," ucap Risma.

Persoalan ini bermula dari laporan keuangan PD Pasar Surya tahun anggaran 2016 ditemukan ada laporan pendapatan yang dianggap ganjil sebesar Rp 13,4 miliar.

Setelah ditelusuri, ternyata uang tersebut hasil mutasi koran dari rekening Koperasi PD Pasar Surya. Belakangan diketahui uang Rp 13,4 miliar itu adalah hasil pinjaman dari koperasi yang diajukan ke BRI untuk pembangunan Pasar Kapasan dan Pasar Keputran.

Namun, saat itu diketahui tidak ada pembangunan di dua pasar itu, dan kalaupun ada pembangunan, uang yang diplot adalah anggaran dari APBD, bukan dari pinjaman.

Dalam pinjaman koperasi ke BRI itu menjadikan PD Pasar Surya sebagai penjamin. Padahal, hal itu melanggar aturan Perda Nomor 6/2008.

BUMD boleh jadi penjamin hanya jika mendapat persejutuan kepala daerah dan sepengetahuan Badan Pengawas. [uci/air]

Tag : korupsi

Komentar

?>