Minggu, 27 Mei 2018

Banyak Pejabat Kota Mojokerto Dipanggil KPK, Ada Apa?

Rabu, 14 Februari 2018 15:55:18 WIB
Reporter : Misti P.
Banyak Pejabat Kota Mojokerto Dipanggil KPK, Ada Apa?

Mojokerto (beritajatim.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan pemanggilan sejumlah anggota DPRD Kota Mojokerto terkait penyidikan kasus dugaan suap  pengalihan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Mojokerto Tahun 2017.

Termasuk Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota Mojokerto Agung Moeljono, diperiksa KPK, Rabu (14/2/2018) hari ini. Agung diperiksa bersama tiga Anggota DPRD Kota Mojokerto lainnya yakni Hardyah Santi dari fraksi Partai Golkar.

Udji Pramono dari fraksi Partai Demokrat, dan Riha Mustafa dari Partai Persatuan Pembangunan. Sebelumnya, Selasa (13/2/2018), KPK memanggil empat anggota DPRD Kota Mojokerto yakni Dwi Edwin Endraparja dari Gerindra, Junaedi Malik dari PKB, Yuli Veronica Maschur dari PAN dan Riha Mustofa dari PPP.

Sekretaris DPRD Kota Mojokerto, Mokhammad Effendy membenarkan, terkait pemanggilan KPK tersebut. "Surat dari KPK itu datang tanggal 8 Februari lalu, kebetulan saya di Bandung jadi saya minta teman-teman menyampaikan ke yang bersangkutan," ungkapnya.

Termasuk Kepala BPPKA dan Wakil Walikota Mojokerto, Suyitno. Namun, lanjut Efendi, untuk eksekutif surat panggilan diberikan langsung ke Kabag Hukum Kota Mojokerto. Efendi menegaskan, tidak tahu detail isi surat panggilan tersebut, termasuk jadwal pemanggilan.

"Sepertinya, mulai kemarin dan hari ini tapi untuk detailnya saya tidak tahu karena ada di isi surat. Surat itu langsung disampaikan ke yang bersangkutan untuk yang dewan, untuk eksekutif diserahkan ke Kabag Hukum jadi saya tidak tahu jadwal pastinya," katanya. [tin/but]

Tag : korupsi

Komentar

?>