Senin, 20 Agustus 2018

KPK Panggil Kepala BPPKA dan Tiga Anggota DPRD Mojokerto

Rabu, 14 Februari 2018 11:08:13 WIB
Reporter : Hendra Brata
KPK Panggil Kepala BPPKA dan Tiga Anggota DPRD Mojokerto
Febri Diansyah (dok)

Jakarta (beritajatim.com) - Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota Mojokerto Agung Moeljono dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia dipanggil bersama tiga orang anggota DPRD kota Mojokerto terkait penyidikan kasus dugaan suap  pengalihan anggaran Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, tiga anggota DPRD yang dipanggil adalah Hardyah Santi dari fraksi Partai Golkar, Udji Pramono dari fraksi Partai Demokrat, dan Riha Mustafa dari Partai Persatuan Pembangunan.
"Kepala BPPKA dan tiga anggota DPRD diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MY (Masud Yunus, red) Wali Kota Mojokerto," kata Febri, Rabu (14/2/2018).

Seperti diketahui, Masud merupakan tersangka kelima dalam kasus ini. Sebelumnya, KPK telah lebih dulu menetapkan Ketua DPRD Mojokerto Purnomo, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruq, dan Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Pemkot Mojokerto, Wiwiet Febryanto.

Surat perintah penyidikan terhadap Masud diterbitkan KPK pada 17 November 2017. Pasal yang disangkakan terhadap Masud yakni pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hingga saat ini, sekurangnya 67 saksi telah diperiksa dalam kasus ini khususnya untuk tersangka MY. Diantaranya,  Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto DPRD Kota Mojokerto, Anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014-2019, Kepala BPPKA Kota Mojokerto, Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Mojokerto, pegaawai Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Mojokerto, Kabid Akuntansi dan anggota TAPD RAPBD 2017, PNS lainnya di lingkungan Kota Mojokerto, dan lainnya.

KPK juga telah tiga kali memeriksa Masud sebagai tersangka. Yakni pada 4 Desember 2017 dan 12 Januari 2018, dan 7 Februari 2018. Namun, hingga saat ini KPK belum menahan Masud.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK di Mojokerto, Jawa Timur, pada pertengahan Juni 2017 lalu. Empat orang ditangkap dan ditetapkan tersangka yakni Purnomo, Abdullah, Umar Faruq, dan Wiwiet.

KPK mengamankan uang Rp 470 juta. Sebanyak Rp 300 juta di antaranya merupakan total komitmen fee dari kepala dinas untuk pimpinan DPRD.(hb/kun)

Komentar

?>