Minggu, 21 Januari 2018

Polres Mojokerto Buka Kembali Kasus Dana Hibah Pilbup 2015

Rabu, 03 Januari 2018 12:57:39 WIB
Reporter : Misti P.
Polres Mojokerto Buka Kembali Kasus Dana Hibah Pilbup 2015
Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP M Solikhin Fery. [Foto: Misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com)--Satreskrim Polres Mojokerto kembali menyelidiki dugaan korupsi dana hibah Pemilihan Bupati (Pilbup) tahun 2015 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto.

Ini setelah pihak kepolisian menerima hasil audit dari tim Inspektorat KPU RI.

Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP M Solikhin Fery mengatakan, kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan KPU Kabupaten Mojokerto dilaporkan pada tahun 2016 awal.

"Dari pemeriksaan awal, ada 25 saksi yang diperiksa dan pemeriksaan bukti-bukti," ungkapnya, Rabu (3/1/2018).

Masih kata Kasat Reskrim, perkembangan terakhir pihaknya sudah menerima hasil audit tim Inspektorat KPU RI. Menurutnya, hasil audit dari tim Inspektorat KPU RI tersebut saat ini tengah dipelajari sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum.

"Apakah dugaan ini terdapat peristiwa pidana atau tidak, sehingga ada kepastian hukum bagi terlapor maupun pelapor. Jika ditemukan peristiwa pidana, maka bisa ditingkatkan ke penyidikan. Tapi, jika tidak, maka akan kita hentikan," ujarnya.

Sekadar diketahui, kasus dugaan korupsi dalam penggunaan dana hibah untuk Pilbup Mojokerto 2015 mencuat setelah adanya laporan gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Mojokerto pada bulan Maret 2016 lalu.

Polisi telah memeriksa sejumlah pejabat yang mengetahui proses pencairan, penggunaan hingga laporan pertanggungjawaban dana hibah senilai Rp 30 miliar tersebut.

Yang telah diperiksa di antaranya, Ketua KPU Ayuhannafiq, Sekretaris KPU Heru Kendoyo, Komisioner Divisi Perencanaan Keuangan Logistik dan Urusan Rumah Tangga, Heru Efendi, Bendahara KPU, Anang Subekti serta pejabat dari BPKA dan Bakesbangpol Linmas Kabupaten Mojokerto.

Bahkan di bulan April 2016, polisi sempat membeberkan adanya kejanggalan dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat KPU Kabupaten Mojokerto.

Dari hasil penyelidikan, polisi menduga terjadi manipulasi laporan yang mengarah pada mark up anggaran mencapai sekitar Rp 1 miliar. Namun setelah itu, kasus tersebut berhenti di tengah jalan. Polisi mengaku kesulitan membuktikan dugaan mark up anggaran yang diduga dilakukan oknum KPU Kabupaten Mojokerto tersebut.[tin/air]

Komentar

?>