Sabtu, 16 Desember 2017

Walikota Mojokerto Diperiksa KPK, Ini Kata Kabag Humas

Kamis, 23 Nopember 2017 10:13:19 WIB
Reporter : Misti P.
Walikota Mojokerto Diperiksa KPK, Ini Kata Kabag Humas

Mojokerto (beritajatim.com) - Walikota Mojokerto, Mas'ud Yunus menjalani pemeriksaan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Rutan Medaeng terkait perkara korupsi, Kamis (23/11/2017). Dihubungi beritajatim.com, Kabag Humas dan Protokol Pemkot Mojokerto, Choirul Anwar mengaku belum tahu secara pasti.

Soal Walikota yang dikabarkan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah tersebut, Kabag Humas juga tidak berani mengumbar komentar. Dia beralasan tidak tahu menahu persoalam itu.

"Saya sendiri kurang tahu, kabar itu benar tidaknya. Saya tahu, ada perubahan status dari saksi ke tersangka ya dari teman-teman media karena posisi saya lagi di Palembang. Ada acara dengan Kesra sejak Selasa kemarin," ungkapnya, Kamis (23/11/2017).

Masih kata Anwar, pihaknya belum mengkonfirmasi langsung kebenaran kabar tersebut secara ke Walikota. Pasalnya, Kamis siang ini rombongan Bagian Kesra Pemkot Mojokerto sudah bertolak dari Palembang untuk kembali ke Mojokerto.

"Saya belum konfirmasi secara langsung ke beliaunya, ini kita sudah di bandara mau balik Mojokerto. Nanti siang sudah sampai di Mojokerto, saya akan langsung menghubungi beliaunya. Kalau sesuai agenda, pagi ini jam 9 ada acara di Hotel R Wijaya beliaunya," ujar Anwar.

Walikota Mojokerto dikabarkan berubah status dari saksi ke tersangka, dari keterangan saksi mantan Wakil Ketua DPRD, Umar Faruq yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Kepala PUPR terhadap tiga pimpinan dewan dalam kasus penggalian anggaran program pembangunan Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS).

"Katanya, nama Pak Wali berubah status dari saksi ke tersangka saat Umar Faruq dipanggil jadi saksi. Saya sendiri belum bisa menghubungi yang bersangkutan (walikota, red). Nanti kalau sudah sampai Mojokerto akan saya cari tahu langsung ke yang bersangkutan," jelasnya.

Kabar nama orang nomor satu di Kota Mojokerto muncul sebagai tersangka tersebut dalam surat pemeriksaan saksi tertanggal 17 November yang ditanda tangani Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman. Dalam amar putusan terdakwa Wiwiet Febriyanto divonis dua tahun penjara.

Kepala PUPR tersebut juga harus membayar denda sebesar Rp250 juta pada 10 November lalu. Empat tersangka kasus OTT KPK yakni tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini berada di Rutan Medaeng, Sidoarjo.

Sementara itu, tiga pimpinan dewan, Umar Faruq Purnomo dan Abdullah Fanani sudah menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Mereka dituntut 5 tahun kurungan penjara dan denda Rp200 juta. [tin/suf]

Tag : korupsi

Komentar

?>