Rabu, 20 September 2017

Soal Hak Angket KPK, Ini Sikap PDIP

Minggu, 10 September 2017 16:09:37 WIB
Reporter : Brama Yoga Kiswara
Soal Hak Angket KPK, Ini Sikap PDIP

Malang (beritajatim.com) - Pro kontra hak angket di DPR RI terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi langkah penting PDI Perjuangan. Kepada wartawan seusai meresmikan Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang di Jalan Raya Mojosari, Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen, Minggu (10/9/2017) siang, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membeberkan, persoalan korupsi bukan hanya persoalan KPK saja.

"Persoalan korupsi bukan persoalan KPK saja, itu persoalan kita sebagai bangsa, sehingga partai berkontribusi melalui kebijakan, bagaimana kita memberantas korupsi misalnya dengan pemilu gotong royong, kita membuat dengan cara gotong royong," beber Hasto.

Kata dia, sikap Fraksi PDIP di DPR RI akan ditentukan melalui rapat. Panitia hak angket dibentuk untuk mendorong bagaimana kerjasama didalam pemberantasan korupsi antar aparat penegak hukum. 

"Kita mendorong  proses evaluasi di internal KPK agar cek and balancing, juga dapat dilakukan dan kemudian efektifitas pemberantasan korupsi bisa dilakukan. Artinya apa, PDIP konsisten dalam hal itu, setiap lembaga negara memerlukan pengawasan. Sehingga angket KPK bagian dari fungsi pengawasan yang dilakukan DPR RI," tutur Hasto.

Mengapa hak angket KPK menjadi bagian pengawasan oleh DPR? "Karena KPK juga dibiayai negara. Seluruh institusi yang dibiayai negara dimana DPR menjalankan fungsi anggaran, juga dapat tugas pengawasan. Sehingga tidak ada upaya pembekuan ataupun pembubaran. Bagi anggota fraksi  PDIP yang bersikap di luar kebijakan partai, kami berikan peringatan," tegas Hasto.

Ia melanjutkan, PDIP sudah meluruskan persoalan hak angket KPK. Bahwa, PDIP konsisten dalam menghormati fungsi pengawasan oleh DPR, dan angket KPK ditujukan untuk mendorong kinerja KPK serta mendorong upaya kerjasama antar aparat penegak hukum agar pemberantasan korupsi, makin efektif.

"Bagi kader PDIP yang terlibat korupsi, sanksinya jelas langsung dilakukan pemecatan setelah dikuatkan dengan keputusan pengadilan. Sementara bagi yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) langsung kita pecat,"kata Hasto mengakhiri. [yog/suf]

Tag : kpk

Komentar

?>