Selasa, 21 Nopember 2017

Kasus Penyerobotan Lahan Pancursari, Kemana Pemkab Malang?

Selasa, 22 Agustus 2017 22:53:37 WIB
Reporter : Brama Yoga Kiswara
Kasus Penyerobotan Lahan Pancursari, Kemana Pemkab Malang?

Malang (beritajatim.com) - Kasus penyerobotan lahan di Kabupaten Malang seperti gunung es. Masyarakat yang hidup diareal perkebunan, selalu menjadi korban atas ulah para oknum yang menunggangi ketika terjadi gesekan antara PTPN XII dengan pihak warga.
 
Diawali atas kasus wanprestasi yang dilakukan Kades Tegalrejo, Ari Ismanto perihal Kerjasama Usaha (KSU) penyewaan lahan, setelah ditelusuri ternyata ada ratusan hektar lahan dibawah naungan PTPN XII Kebun Pancursari di Desa Ringin Kembar, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, yang diduga, diserobot Ari Ismanto.

PTPN XII Pancursari kemudian melaporkan kasus itu ke Polres Malang sejak tahun lalu. Namun anehnya sampai hari ini, kasus hukum belum ada tindakan tegas. Manager PTPN XII Pancursari, Hendrianto bahkan menilai, saat laporan awal, sempat diping-pong penyidik Satreskrim Polres Malang.

Seiring berjalannya waktu, Ari dihadapan notaries bersedia membayar perjanjian dalam KSU senilai Rp.1,3 milyar. Namun belum juga ada pembayaran. PTPN XII Pancursari pun geram. Terlebih, Ari dituding semena-mena dan memprovokasi warga desa untuk menanami lahan milik perusahaan negara itu.

Sekedar informasi, Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) XII merupakan hasil penggabungan 3 buah PTP yang ada di Jawa Timur. Berdasarkan PP No.17 Tahun 1966, pada tanggal 11 Maret 1996 terbentuklah PTPN XII.

PTPN pun kini menjadi BUMN Perkebunan di Indonesia yang bergerak dibidang produksi tanaman karet, kopi, teh, kakao hingga tanaman kayu. Problem klasik kasus lahan di Jawa Timur antara masyarakat dengan PTPN sudah bukan barang baru lagi. Berkaca pada kasus penyerobotan lahan, bisa jadi di Kabupaten Malang inilah proses penegakan hukumnya, dianggap lambat oleh Serikat Pekerja Perkebunan PTPN XII.

"Kami sangat kecewa, kenapa lambat sekali proses penegakan hukum disini. Padahal jelas-jelas ada penyerobotan lahan, tapi nggak selesai-selesai," ungkap Manager PTPN XII Kebun Pancursari, Hendrianto, Selasa (22/8/2017).

Kata dia, lambatnya proses hukum terhadap tersangka Ari Ismanto sebenarnya sudah dilimpahkan ke Kejari. Masih P18. "Sudah masuk kejaksaan. Belum P21, kenapa kok lambat begini," urai Hendri.

PTPN XII Pancursari sejauh ini sudah menempuh banyak cara. Namun, dari respon Muspida Kabupaten Malang sendiri juga tidak ada. "Kami sangat kecewa atas proses hukum ini, semua masyarakat dan pekerja kebun merasa aneh dengan lambatnya proses hukum. Karena saudara Ari ini seolah-olah tidak bersalah, justru mengancam akan membunuh saya loh," terangnya.

Masih kata Hendri, PTPN XII Pancursari sangat berharap hukum bisa ditegakkan. "Yang jadi pertanyaan rekan-rekan perkebunan, aneh saja kok lambat begini penegakkan hukumnya. Kita tidak ingin ada benturan dibawah, tapi 1000 satgas kebun juga punya cara sendiri, siap membackup kita untuk mencabuti tanaman. Dan kita minta pendampingan Polres Malang, tapi kayaknya Polres tidak siap dan mau diselesaikan," tuturnya.

Tidak adanya campur tangan dari Pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Malang, juga sangat disayangkan Ketua Umum Serikat Pekerja Kebun (SP BUN) PTPN XII, Yulianto. Kata dia, berkaca pada sejumlah kasus penyerobotan lahan yang pernah ia tangani, pemerintah daerah selalu ada. Bahkan Forum Pimpinan Kepala Daerah (Forpimda) ikut andil didalamnya. Sehingga, keluarlah jalan tengah atau win-win solution yang membuat banyak pihak justru diuntungkan.
 
"Kami melihat di Pancursari ini, sudah ada semacam pendudukan lahan. Warga sengaja diprovokatori untuk menanam dilahan PTPN XII secara masih dan kontinyu. Ini terus menerus, sama saja dengan menduduki lahan, bukan lagi melakukan penyerobotan," sesal Yulianto.

Ia menjelaskan, sebagai acuan, SP BUN juga mengurusi kasus pendudukan lahan PTPN di Malangsari, Banyuwangi, Kertowono dan Blawan di Kabupaten Bondowoso. Pada tiga daerah tersebut, Forpimda ikut terlibat langsung. Dimana ada tim untuk menyelesaikan kasus penyerobotan lahan dari Bupati. Hasilnya, justru keluar kerjasama usaha (KSU) dari PTPN XII dengan warga setempat.

"Dengan cara-cara seperti itu akhirnya keluar win-win solution. Kemitraan dan KSU juga ditertibkan. Sehingga, masyarakat dan PTPN XII sama-sama diuntungkan. Mereka pun tertib. Kebun kita untung, masyarakat juga untung. Masyarakat juga punya perlindungan hukum terkait perjanjian yang tertuang dalam KSU," tutur Yulianto.

Saat ditanya apakah ada unsur politis terkait kasus penyerobotan lahan di Pancursari sehingga penegakan hukum menjadi lambat? "Kami tidak dalam kapasitas itu, tentunya yang paling paham adalah PTPN XII Kebun Pancursari. Karena selama ini, kita tidak ingin berpolemi. Kami lurus saja, proses hukum seharusnya cepat. Karena menurut kami kasus ini sudah jelas. Di Malangsari Banyuwangi bisa selesai dan kedua belah pihak diuntungkan karena ada tim gabungan, semua menjadi satu menangani bersama," Yulianto mengakhiri. [yog/suf]

Tag : ptpn xii

Komentar

?>