Selasa, 23 Mei 2017

Paska Disegel, Tipikor Polres Kediri Selidiki Izin PT Merak Jaya Beton

Kamis, 18 Mei 2017 17:35:39 WIB
Reporter : Nanang Masyhari
Paska Disegel, Tipikor Polres Kediri Selidiki Izin PT Merak Jaya Beton

Kediri (beritajatim.com) – Kebocoran tangki pabrik bahan cor PT Merak Jaya Beton di Dusun Grompol, Desa Ngebrak, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri mendapat perhatian Polres Kediri. Tim unit tindak pidana korupsi (tipikor) mulai menyelidiki.

Ada sejumlah anggota tim datang ke lokasi pabrik. Mereka mengambil foto dokumentasi dan memintai keterangan satu orang satpam yang sedang berjaga. “Belum ada dokumen yang kita dapatkan dari sana. Memang tidak ada siapa-siapa, hanya satu orang satpam saja yang berjaga,” ujar Kasat Reskrim Polres Kediri AKP M. Aldy Sulaeman, Kamis (18/5/2017) siang.

Aldy mengakui, mulai melakukan penyelidikan terhadap pabrik yang berdiri diatas Tanah Kas Desa (TKD) Ngebrak 400 rhu tersebut. Polisi menelusuri perihal perizinannya. Sebab, ada informasi apabila pabrik yang sudah beroperasi selama satu tahun terakhir ini belum lengkap izinnya.

“Kita lihat bagaimana izinnya. Apakah sudah beres apa belum. Kita juga akan memanggil dari pihak perusahaan untuk dimintai keterangan,” janji Aldy. Namun, dirinya belum bisa memastikan waktu pemanggilan terhadap penanggung jawab pabrik bahan cor PT Merak Jaya Beton ini.

Aldy tidak merinci penyelidikan tentang izin yang dimaksud, apakah perihal izin HO, izin IMB atau izin usaha perdagangannya. Mengingat, pabrik ini juga menjual hasil produksi berupa bahan bangunan cor ke sejumlah perusahaan besar seperti proyek pembuatan jalan tol.

Sementara itu, dalam proses penyelidikan awal ini, tim sempat berkoordinasi dengan Polsek Gampengrejo. Tim meminta data-data dari penyidik yang sudah terjun ke pabrik. Tidak lama tim bekerja, kemudian kembali ke Polres Kediri.

Saat dikonfirmasi, satpam pabrik mengaku, tidak tahu menahu. Dirinya hanya ditugasi untuk menjaga pabrik setelah upaya penyegelan. Tenaga keamanan pabrik ini meminta agar melakukan konfirmasi langsung kepada Bambang, sebagai penangung jawab.

“Untuk masalah ini bisa langsung konfirmasi kepada pak Bambang. Beliau yang berwenang. Sedangkan saya hanya ditugasi untuk menjaga saja. Pak Bambang sedang tidak ada disini,” ujar satpam sambil meminta maaf karena tidak bisa menjawab.

Pantauan di lokasi, tidak ada aktivitas produksi di pabrik. Gerbang masuk pabrik masih tersegel warga dan terpasang police line. Begitu juga dengan mesin pengolah cor. Sementara satu tangki yang sebelumnya bocor telah tersumpal oleh semen yang mengeras karena disiram air.

Kanit Reskrim Polsek Gampengrejo Ipda Sunaryo mengatakan, pemasangan garis polisi bertujuan untuk mengamankan barang-barang milik pabrik agar tidak ada yang hilang. Sedangkan penyegelan pabrik dilakukan oleh warga. Dalam persoalan ini, pihaknya mempersilahkan proses negosiasi antara pabrik dengan warga dalam upaya penuntutan kompensasi.

“Garis polisi itu dalam rangka mengamankan barang-barang. Jangan sampai ada yang hilang karena pencurian saat ditinggalkan oleh karyawannya. Sebab, kalau itu terjadi, maka bisa timbul masalah baru. Oleh karena itu, selain memang police line, kami juga meminta pabrik menempatkan satu orang satpam untuk menjaga secara bergiliran,” jelas Sunaryo.

Ditanya apakah Polsek Gampengrejo sudah melakukan komunikasi dengan pihak pabrik paska penutupan, pihaknya menjawab belum. Saat ini, polsek berada di luar dari proses negosiasi antara pabrik dan warga yang difasilitasi oleh Kepala Desa. “Silahkan bernegosiasi, kami berada di luar itu,” katanya.

Tiga hari paska penyegelan, mayoritas masyarakat sekitar pabrik menghendaki adanya penutupan total. Bagi mereka tuntutan ganti rugi atas dampak polusi yang ditimbulkan tidak berkaitan dengan kehendak mereka untuk menutup pabrik.

Sebagaimana pernyataan Kepala Desa Ngebrak Saeroji, saat ini pemerintah desa sedang melakukan pendataan terhadap seluruh masyarakat yang terdampak. Berdasarkan data awal, ada 124 kepala keluarga (KK) tersebar dari dua rukun tetangga (RT) yaitu, RT 1 dan RT 2 / RW 2.

Menurut Saeroji, warga yang rumahnya berada di ring satu berhak mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 1,5 juta, di ring dua Rp 1 juta dan di ring tiga Rp 750 ribu. Selain itu, mushola mendapatkan ganti rugi Rp 1,5 juta dan toko maupun warung dapat Rp 1 juta. Usulan ini akan disampaikan ke PT Merak Jaya Beton.

Diberitakan sebelumnya, masyarakat mempertanyakan munculnya izin gangguan yang dimiliki PT Merak Jaya Beton. Sebab, sejak awal hingga satu tahu produksi, warga tidak pernah merasa dimintai pernyataan persetujuan yang dilampiri foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Menurut warga, hanya sekali mereka dikumpulkan di Balai Desa Ngebrak untuk diberi sosialisasi. Setelah itu waktu diminta untuk menandatangani buku daftar hadir. Padahal, waktu itu pabrik sudah berdiri. Banyak warga yang kaget ketika mengetahui, TKD berupa bengkok kepala dusun (kasun) tiga itu dialih fungsikan menjadi tanah padat untuk usaha pabrik melalui sistem sewa Rp 17 juta per tahun.

Belum ada pernyataan resmi dari PT Merak Jaya Beton. Teguh, yang disebut sebagai penanggung jawab perusahaan ini di Surabaya berulangkali dikonfirmasi tidak menjawab. Yang bersangkutan sudah ditelpon dan dikirimi pesan SMS, tetapi tidak ada jawaban. (nng/kun)

Tag : korupsi kediri

Komentar

?>