Sabtu, 21 Oktober 2017

Kasus BLBI

KPK Buru Rp3,7 Triliun dari Sjamsul Nursalim

Rabu, 17 Mei 2017 06:53:31 WIB
Reporter : -
KPK Buru Rp3,7 Triliun dari Sjamsul Nursalim

Jakarta (beritajatim.com) - Penyidik KPK membuka peluang menggunakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemidanaan Korporasi dalam mengusut korupsi pemberian SKL BLBI obligor Sjamsul Nursalim.

Hal tersebut dilakukan KPK untuk mengembalikan uang negara senilai Rp3,7 triliun atas penerbitan SKL BLBI Bank Dagang Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim.

"Penyidik sedang mempertimbangkan secara serius untuk menerapkan ketentuan-ketentuan di pidana korporasi sebagai salah satu cara untuk memaksimalkan asset recovery," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (16/5/2017).

Namun, Perma MA itu bakal diterapkan bukan terhadap BDNI. Melainkan kepada perusahaan milik Sjamsul yang diduga ikut menerima aliran BLBI. Salah satunya perusahaan Sjamsul yang tengah diincar KPK adalah Gadjah Tunggal Tbk.

Tidak dijeratnya BDNI dengan Perma MA itu lantaran bank tersebut sudah tutup akibat krisis ekonomi 1997-1998.

Hal ini dimungkinkan karena berdasar Pasal 8 ayat (1) Perma Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi disebutkan korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana.

Akan tetapi terhadap aset milik korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan, maka penegakan hukumnya dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Febri, dengan Perma Pidana Korporasi, KPK akan memetakan dan menelusuri aset-aset milik Sjamsul yang berasal dari korupsi SKL BLBI ini.

"Jadi pemetaan aset obligor yang ada di Indonesia akan dilakukan oleh penyidik ini adalah salah satu bagian dari strategi memaksimalkan aset recovey yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi penyidik sedang mempertimbangkan secara serius untuk menerapakan pidana korporasi sejauh mana itu nanti bisa diterapkan terutama untuk mengejar aset-aset atau pihak-pihak yang diuntungkan dari indikasi korupsi BLBI dengan kerugian negara sekitar Rp3,7 triliun itu," ujar dia.

Selain itu, KPK juga akan memburu aset Sjamsul yang berada di luar negeri. Untuk itu, KPK akan bekerjasama dengan otoritas penegak hukum di luar negeri sesuai dengan United Nation Convention Anti-Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia.

"Dalam hal terdapat aset di luar negeri tentu saja kerja sama internasional akan dilakukan baik dengan jaringan yang di sudah ada yang sudah dibangun oleh KPK atau kerja sama internasional lainnya yang sudah difasilitasi seseuai dengan UNCAC yang sudah kita ratifikasi akan dilakukan kerja sama internasional untuk memaksimalkan aset recovery dan pengumpulan bukti yang lainnya," tambahnya. [inilah.com]

Tag : korupsi blbi

Komentar

?>