Minggu, 26 Maret 2017

Korupsi eKTP Pengaruhi Suara Golkar di Pemilu

Jum'at, 17 Maret 2017 07:51:29 WIB
Reporter : -
Korupsi eKTP Pengaruhi Suara Golkar di Pemilu
Pengamat politik Maksimus Ramses

Jakarta (beritajatim.com)- Pengamat Politik Maksimus Ramses, Lalongkoe mengatakan disebutnya nama politisi senayan dalam dakwaan jaksa kasus korupsi eKTP tentunya menyakitkan hati rakyat jika mereka akhirnya terbukti.

Nama Setya Novanto belakangan memang menjadi perhatian publik. Selain sebagai Ketua Umum Partai Golkar juga sebagai Ketua DPR. Ini dianggapnyamemberi pengaruh secara politik meskipun pihak KPK belum memberikan status apapun.

"Saya kira dalam situasi seperti ini bisa saja lawan-lawan politik Novanto menggunakan momentum ini untuk melakukan konsolidasi kekuatan untuk menumbangkan Novanto dari kursi Ketum. Namun demikian langkah perlu disesuaikan dengan peraturan organisasi Partai Golkar sendiri," katanya, Kamis (16/3/2017).

Ia menjelaskan wacana Musyawarah Nasional Luar Biaya (Munaslub) sangat wajar dikembangkan. AKan etapi Munaslbu hanya bisa dilakukan jika ada arus besar desakan dari akar rumput.

"Munaslub bisa saja terjadi jika memang ada desakan kader-kader golkar di seluruh Indonesia. Ini bisa terjadi bila penyebutan nama Novanto berimbas pada kepercayaan publik terhadap Golkar," katanya.

Ia menambahkan, penyelenggaraan Munaslub bisa dimungkinkan bila memang ada desakan akar rumput. Artinya jika disebutnya nama Novanto dalam dakwaan sidang korupsi eKTP berpengaruh negatif terhadap citra Golkar di mata masyarakat.

"Yang pasti jika Munaslub terjadi pasti ada dinamika internal partai dan ini biasa terjadi dalam partai mana saja. Bila ini terjadi maka masa kekisruan Golkar bakalan kembali terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya yang berpengaruh terhadp pencalonan kepala daerah diseluruh indonesia," ulasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono membenarkan rumor desakan pelaksanaan Munaslub beredar di dalam tubuh Partai Golkar. Isu ini berkembang pasca disebutnya nama Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi eKTP.

Tapi menurut Agung wacana ini hanya dilontarkan perorangan bukan mewakili daerah atau organ di dalam tubuh Beringin. "Kalau ada hanya dari perorangan tapi kalau daerah tidak ada,"

Agung lantas menilai kader yang menyuarakan isu ini adalah orang yang tidak paham soal mekanisme partai tentang pelaksanaan Munaslub. "Hanya orang yang mungkin tidak paham karena kalau Munaslub ada mekanisme, syarat dan kriteria," ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Mahyudin juga mengakui hal yang sama. "Ya, ada rumor-rumor dikit. Tapi sedikit saja tidak besar," katanya di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (14/3/2017).

Diketahui, nama Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto disebut di persidangan kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR ketika itu, disebut memiliki peran penting dalam proyek e-KTP, terutama dalam proses penganggaran di DPR. Dalam dakwaan, Novanto disebut memiliki peran dalam mengatur besaran anggaran e-KTP yang mencapai Rp 5,9 triliun.

Menurut jaksa KPK, Novanto bersama pengusaha Andi Narogong, Ketua Umum Partai Demokrat saat itu Anas Urbaningrum, dan Bendahara Umum Partai Demokrat saat itu Muhammad Nazaruddin, menyepakati anggaran proyek e-KTP sesuai grand design 2010, yaitu RP 5,9 triliun.

Dari anggaran itu, rencananya 51 persen atau Rp 2,662 triliun akan digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek e-KTP. Sedangkan 49 persen atau sebesar Rp 2,558 triliun akan dibagi-bagi ke sejumlah pihak. Novanto bersama Andi, Anas, dan Nazaruddin kemudian disebut mengatur pembagian anggaran dari 49 persen yang rencananya akan dibagi-bagi. [inilah.com]

Tag : korupsi e-ktp

Komentar

?>