Kamis, 23 Februari 2017

Ini Kata Pemilik Cagar Budaya Markas TKR Basra

Kamis, 12 Januari 2017 15:08:08 WIB
Reporter : Nyuciek Asih
Ini Kata Pemilik Cagar Budaya Markas TKR Basra

Surabaya (beritajatim.com) - Pemkot Surabaya gagal mempertahankan salah satu aset yakni berupa bangunan di Basuki Rachmat nomer 119-121 Surabaya.

Hakim Ferdinandus mengesampingkan bukti-bukti yang dimiliki Pemkot selaku pemohon gugatan termasuk Surat Keputusan Walikota Surabaya yang menyatakan jika objek sengketa yang dikuasai Hanny Layantara (tergugat) tersebut masuk cagar budaya.

Menanggapi hal itu, kuasa hukum tergugat, Ahmad Riyadh UB, menyampaikan bahwa status cagar budaya itu tidak mempengaruhi hak kepemilikan.  "Siapapun berhak memiliki, asal tidak dibongkar," ujarnya.

Iapun juga secara tegas mengatakan bahwa SK Wali Kota soal cagar budaya aset objek sengketa itu perlu diselidiki. Apalagi SK terbit setelah aset jadi sengketa. Menurutnya, diperlukan proses saksama untuk penentuan suatu tempat sebagai cagar budaya.
"Apalagi Pemkot bagian dari pihak beperkara," ujarnya.

Jika pun memang masuk cagar budaya, lanjut Riyadh, itu tidak menghalangi jual-beli aset. Hal yang penting, kata dia, adalah bagaimana melindungi bangunan cagar budaya tersebut. "Cagar budaya tidak menghalangi jual-beli, asalkan tidak sampai terjadi pembongkaran," tandasnya.

Perlu diketahui, sengketa kantor PDAM yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat ini terjadi sejak lama. Berawal dari gugatan Siti Fatiyah, PDAM Surabaya dinyatakan kalah dan diperintahkan memberikan salah satu aset negara itu ke Siti Fatiyah.  Bahkan PN Surabaya sempat mengeluarkan surat penetapan eksekusi nomor 10/EKS/2012/PN.SBY atas nama Siti Fatiyah.

Namun akhirnya Siti Fatiyah meninggal dunia usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemalsuan akta otentik oleh Polrestabes Surabaya.

Sepeninggal Siti Fatiyah, akhirnya muncul lah nama Hanny Layantara yang mengklaim telah membeli kantor PDAM Basra dari ahli waris Siti Fatiyah. Berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh notaris Johanes Limardi itulah, Hanny Layantara mengajukan gugatan dan akhirnya mendapatkan surat penetapan eksekusi dengan nomor 93/EKS/2013/PN.SBY.  [uci/ted]

Komentar

?>