Rabu, 29 Maret 2017

PN Kandaskan Gugatan PDAM

Cagar Budaya Jalan Basuki Rachmat Surabaya Kini Dikuasai Hanny Layantara

Selasa, 10 Januari 2017 18:38:06 WIB
Reporter : Nyuciek Asih
Cagar Budaya Jalan Basuki Rachmat Surabaya Kini Dikuasai Hanny Layantara

Surabaya (beritajatim.com) - Hakim Ferdinandus menolak permohonan perlawanan eksekusi yang diajukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atas aset di Jalan Basuki Rachmat 119-121 Surabaya.

Dalam putusan hakim Ferdinandus disebutkan jika Hanny Layantara selaku pemilik lahan yang dikuasi PDAM memenangkan gugatan.

"PDAM selaku pihak yang menguasai lahan tidak memiliki kapasitas," ujar hakim Ferdinandus dalam putusannya, Selasa (10/1/2017).

Alasan hakim itu didasarkan atas bukti-bukti yang diajukan PDAM. Bahwasannya, bukti itu telah dipakai pada gugatan perdata sebelumnya yang dimenangkan oleh Hanny Layantara, hingga tingkat kasasi dan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (incracht).

Tidak itu saja, Ferdinandus juga megesampingkan SK Walikota Surabaya Tri Rismaharini. SK itu menyatakan objek PDAM di Jalan Basuki Rachmat 119 -121 Surabaya merupakan Cagar Budaya, yang merupakan Bekas Markas Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

"Karena lebih dulu ada putusan hakim daripada SK Walikota, putusan hakim juga merupakan sumber hukum sehingga SK itu harus dikesampingkan," ujar Ferdinandus saat membacakan amar putusannya.

Kabag Hukum PDAM Surya Sembada, Muhammad Rizky, mengaku kecewa atas  putusan majelis hakim yang diketuai Ferdinadus.

Dalil-dalil yang dikemukakan  dalam amar putusan telah mencederai rasa keadilan dan menyesatkan.

Hakim Ferdinandus dianggap telah melupakan sejarah perjuangan rakyat Indonesia dengan menghilangkan Cagar Budaya bekas Peninggalan Markas TKR  yang saat ini dipakai sebagai Kantor Pelayanan PDAM.

"Putusan ini tidak relevan, semua bukti-bukti kami diabaikan termasuk SK Walikota terkait Cagar Budaya. Kini sejarah akan hilang begitu saja dengan putusan hakim," tandas Rizky usai sidang.

Pihak PDAM akan menempuh upaya hukum atas putusan hakim. "Tapi kami  akan koordinasi dulu dengan pimpinan dan walikota atas putusan ini," sambungnya.

Sengketa kantor PDAM di Jalan Basuki Rachmat terjadi sejak lama. Persoalan ini berawal dari gugatan Siti Fathjyah dan PDAM dinyatakan kalah dan diperintahkan memberikan salah satu aset negara itu ke Siti Fatiyah.

PN Surabaya sempat mengeluarkan surat penetapan eksekusi nomor 10/EKS/2012/PN.SBY atas nama Siti Fatiyah.

Namun akhirnya Siti Fathiyah meninggal dunia usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemalsuan akta otentik oleh Polrestabes Surabaya.

Meninggalnya Siti Fathiyah, akhirnya muncul nama Hanny Layantara yang mengklaim telah membeli kantor PDAM Basra dari ahli waris Siti Fathiyah.

Berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh notaris Johanes Limardi, Hanny Layantara mengajukan gugatan dan akhirnya mendapatkan surat penetapan eksekusi dengan nomor 93/EKS/2013/PN.SBY. [uci/ted]

Komentar

?>