Jum'at, 22 September 2017

Kasus Penggelapan Chinchin

Sita Marital Saham PT BCM Diklaim Cacat Produk dan Tendensius

Kamis, 15 Desember 2016 16:54:21 WIB
Reporter : Nyuciek Asih
Sita Marital Saham PT BCM Diklaim Cacat Produk dan Tendensius

Surabaya (beritajatim.com) - Kuasa hukum pelapor Gunawan Angka Widjaja yakni Teguh Suharto Utomo mengklaim bahwa Sita Marital yang dikeluarkan PN Surabaya atas saham milik PT Blauran Cahaya Mulia (BCM) sebagaimana yang didalilkan kuasa hukum Trisulowati alias Chin Chin adalah cacat produk. Sebab menurut Teguh sita marital itu sangat imajiner dan urusan saham ini rezim Perusahaan bukan rezim keluarga apalagi rezim Chin Chin.

Jadi sita marital itu hanya mengamankan saham apalagi sita marital tersebut hanya mendasarkan akta tahun 2012 yang sudah empat tahun silam. " kan jelas ada perubahannya. Sita Marital tersebut selain cacat produk juga masih terlalu prematur, sebab belum berkekuatan hukum tetap (final)," ujar Teguh.

Teguh menilai jika pihak Chin Chin sengaja mengaburkan pokok persoalan ke persoalan lainnya. Menurut Teguh, persoalan pidana beda dengan persoalan perdata. Ini lex spesialis yang dipakai adalah Undang Undang Perseroan bukan Undang Undang Perkawinan.

" Dalam akta PT mereka adalah direktur dan komisaris, dimana dalam hal ini direktur utama Chin Chin telah mencuri dan menggelapkan dokumen PT tanpa seijin dari Komisaris Utama Gunawan Angka Widjaja," ujar Teguh.

Teguh juga mengkritisi terkait permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Chin Chin dengan dalil anak nomer tiga yakni Lawrence sakit dan opname. Hal itu menurut Teguh ada dugaan rekayasa. Sebab sesuai hasil rekam medis hasilnya menyatakan hanya sakit flu biasa yakni batuk pilek. Dan dokter yang merawat adalah dokter Paulus yang tempat praktiknya bersebelahan dengan kantor kuasa hukum Chin Chin yakni Pieter Talaway. " Seperti Falsafah Jawa Becik Ketitik Olo Ketoro (pada akhirnya akan terungkap semua)," ujar Teguh.

Terpisah kuasa hukum Chin Chin Pieter Talaway menyatakan dalam kasus kliennya telah terjadi kesesatan berfikir hukum dimana hukum harus dilihat kerangka kewenangan. Apabila kita masuk pada kerangka Perseroan Terbatas (PT) maka kewenangan Direktur untuk memindah dokumen meskipun tanpa seijin komisaris.

" Dalam UU PT sudah jelas teratur bahwa yang harus dapat persetujuan komisaris apabila Direktur mau membeli aset atau mau berhutang ke bank tapi kalau soal pengelolaan perusahaan maka komisaris tidak berhak kalau komisaris ikut campur maka itu bukan persoalan badan usaha tapi persoalan pribadi," ujar Pieter.

" Pada 5 Juli, Chin Chin masih menjabat sebagai Direktur jadi kenapa bisa dibelokkan pencurian dokumen tentunya ada skenario tertentu dalam kasus ini. Saya sangat sedih menangani kasus ini karena tidak ada pidana namun sengaja diadakan," tambahnya.

Pieter juga mengkritisi adanya penambahan pasal yang tiba-tiba muncul didakwaan. Padahal sebelumnya tidak ada. " Ini apa-apaan, kok tiba-tiba muncul pasal baru sedangkan di BAP sebelumnya tidak ada. Penambahan pasal itu berdasarkan apa?," ucap Pieter. [uci/but]

Komentar

?>