Hukum & Kriminal

Uang Konsinyasi Pembebasan Lahan Jalan Tol di Malang Tertahan

Malang (beritajatim.com) – Pengadilan Negeri Kabupaten Malang hingga kini belum mencairkan dana konsinyasi sebesar Rp 2,5 miliar milik ahli waris keluarga almarhum Maluin Mail warga Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

Padahal, ahli waris almarhum Maluin Mail, sudah memenangkan sengketa perebutan hak atas tanah sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 79/Pdt.G/2016/PN.Kpn juncto putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 330/PDT/2017/PT.SBY, juncto putusan Mahkamah Agung RI No. 2730/PDT/2018.

Kuasa hukum ahli waris keluarga almarhum Maluin Mail, Wiwid Tuhu Prasetyanto SH MH mengatakan, bahwa pokok permasalahan timbulnya sengketa itu pada masa orde baru. Saat itu, KUD Dengkol Singosari secara sepihak menguasai 6.000 meter persegi bidang tanah milik almarhum Maluin Mail.

“Masyarakat ini kan awam hukum, pada orde baru dikuasai sepihak oleh KUD. Mediasi sudah pernah dilakukan di desa dan Polsek, tapi ya tidak ada hasilnya. Kemudian dikejar lagi pada masa reformasi, ada bantuan hukum dari saya dan beberapa rekan. Sebenarnya ini sudah inkrah,” ungkap Wiwid Tuhu, saat ditemui di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, Jalan Panji, Selasa (21/1/2020).

Wiwid pun menjelaskan, saat masih berstatus sengketa, tanah milik almarhum Maluin Mail ini terdampak pembangunan jalan tol Pandaan-Malang. Tanpa sepengetahuan para ahli waris yang berjumlah 9 orang, bidang tanah tersebut ternyata didaftarkan konsinyasi ke Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Objek itu dibuat jalan tol. Karena berstatus sengketa, dana konsinyasi dititipkan ke Pengadilan Negeri. Kami sudah kirimkan 4 kali surat ke Pengadilan Negeri Kepanjen, tapi sampai saat ini tidak ada jawaban sama sekali. Kami cuma ingin tahu, kenapa sih belum dicairkan? Padahal kan sudah inkrah. Ada apa ini,” tuturnya.

Wiwid melanjutkan, pihak Pengadilan Negeri Kabupaten Malang belum mencairkan dana konsinyasi tersebut dengan alasan karena pihak KUD Dengkol masih dalam tahap mengajukan peninjauan kembali atau PK.

“Dengar-dengar kan ada PK dari KUD. Tapi kan seharusnya tidak ada lagi alasan pencairan konsinyasi itu,” tegasnya.

Jika tidak ada titik temu, pihak kuasa hukum ahli waris berencana melayangkan gugatan terhadap Pengadilan Negeri Kabupaten Malang ke Mahkamah Agung.

“Ini kan haknya masyarakat. Kami akan persiapkan gugatan. Kita sudah berupaya maksimal tapi gak ada hasilnya. Putusan kasasi sebenarnya November tahun 2018, tapi baru kita terima Juni 2019. KUD ini kan memang gak punya bukti apa-apa. Kan ini Pengadilan seharusnya dilakukan berdasarkan hukum,” tukas Wiwid.

Sementara itu, Humas PN Kepanjen, Kabupaten Malang, Yoedhi Anugerah Pratama mengaku masih menggelar sidang. “Kami masih ada sidang. Nanti ya mas,” pungkas Yoedhi. (yog/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar