Hukum & Kriminal

Tidak Masuk DPT, Puluhan Warga Kediri Lapor Polda Jatim

Kediri (beritajatim.com) – Puluhan warga Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri melapor ke Polda Jawa Timur. Pasalnya, mereka terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 17 April 2019 mendatang, karena tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Roy Kurniawan, koordinator warga mengaku, ada sebanyak 32 orang warga Desa Jambean tidak masuk DPT tersebut karena data KTP elektronik (e-KTP) nya dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Data tersebut ditengarai digunakan untuk memberangkatkan puluhan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.

“Kami melaporkan dugaan korupsi dan pencurian data e-KTP warga Desa Jambean ke Polda Jatim. Kami membawa bukti laporan ke Polres Kediri dan setumpuk bendel dari dua alat bukti. Kami juga membawa para korban pembobolan data e-KTP ke Polda Jatim ini,” jelas Roy Kurniawan kepada beritajatim.com, Selasa (12/3/2019).

Kasus dugaan pencurian data e-KTP tersebut diduga dilakukan oleh seorang oknum di desa. Modusnya, pelaku mencuri data e-KTP warga dengan mengganti foto mereka dengan foto orang lain. Data tersebut kemudian digunakan untuk memberangkatkan TKI ke luar negeri.

Menurut Roy, tindak kejahatan tersebut tidak main-main. Data e-KTP yang sulit disalah gunakan karena menggunakan rekam retina dan wajah serta sidik jari, tetapi kenyataanya bisa dibobol. Pencurian data e-KTP tersebut sangat merugikan para korbannya. Seperti, saat warga mengajukan asuransi kesehatan dan pinjaman uang ke bank, ditolak karena alasan data yang diajukan berada di luar negeri.

“Padahal orangnya masih disini (Kediri, red), tetapi disebut di luar negeri. Perlu diingat karena sekarang hampir semua sistem transaksi memakai sistem online, sehingga setiap data orang bisa diakses lewat internet. Jelas ini sangat merugikan warga yang data e-KTP nya dicuri oknum tersebut,” tandas Roy.

Sebelum melapor ke Polda Jawa Timur, puluhan warga Desa Jambean tersebut sempat mendatangi Kantor KPU Provinsi Jawa Timur. Mereka beraudiensi dengan komisioner KPU Jatim terkait puluhan warga yang tidak masuk dalam DPT.

“Dalam audiensi, pihak KPUD Jatim secepatnya akan berkordinasi dengan Bawaslu Jatim. Kami juga meminta secepatnya Bawaslu Jatim untuk turun ke Kediri melakukan investigasi. Apakah ada tindak pidana pemilunya disitu, karena dengan adanya kejadian tersebut, puluhan warganya terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya,” beber Roy. [nng/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar