Hukum & Kriminal

Tiba-tiba Rumah Dilelang Pengadilan, Wanita di Malang Lapor ke Bawas MA

Malang (beritajatim.com) – Seorang wanita bernama Valentina warga Perumahan Pahlawan Trip, Malang bingung karena rumah yang dia tempati dan beberapa rumah milik anaknya dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Malang. Lelang dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Malang.

Kuasa hukum Valentina,  Gunadi Handoko mengatakan bahwa empat rumah mewah milik kliennya tiba-tiba dikategorikan sebagai aset sitaan yang bakal dilelang pada Rabu (19/6/2019). Putusan lelang itu berdasarkan surat Pengadilan Negeri (PN) Malang No. 01/Pdt.Eks/2017/PN. Tbn Jo. No. 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn tertanggal 22 Oktober 2018.

“Kok bisa dilelang padahal surat-surat ada di klien kami juga tidak pernah dibuat jaminan pinjam uang ke bank. Tiba-tiba muncul di halaman website lelang, kami tentu keberatan dengan informasi itu,” kata Gunadi, Selasa (11/6/2019).

Adapun, keempat rumah tersebut berlokasi di Perumahan Pahlawan Trip, Malang. Rumah pertama dengan SHGB No.414, luas 677 meter persegi dan dilelang dengan harga Rp 9,2 miliar. Sedang tiga rumah yang dilelang dengan harga masing-masing Rp 7,1 miliar yakni SHM No.1232, luas 634 meter persegi, SHM No.1234, luas 635 meter persegi serta terakhir, SHM No.1233, luas 636 meter persegi.

Gunadi mengungkapkan, bahkan lelang terhadapat aset milik Valentina terjadi dua kali. Yang pertama lelang terhadap 41 aset milik Valentina namun dibatalkan. Karena kuasa hukum Valentina melakukan upaya perlawanan atas putusan lelang PN Malang.

Lelang ini ternyata buntut dari perseteruan Valentina yang merupakan bos PT. Hardlent Medika Husada (HMH) dengan mantan suaminya Hardi Soetanto. Keduanya telah berpisah pada 2013 silam. Sedangkan aset-aset yang dilelang menurut Gunadi bukanlah harta warisan, sebab aset itu didapat kliennya sejak sebelum menikah dengan Hardi.

“Lelang itu tidak pernah diberitahukan kepada klien kami. Klien kami selaku termohon tidak pernah menerima surat lelang pada 19 Juni nanti bahwa akan dilakukan lelang. Padahal sertifikat tidak ada di pemohon (Hardi) tapi kok bisa mengajukan lelang, apalagi appraisal tidak pernah bertemu klien kami kemudian aset itu muncul nilai rumah di lelang oleh KPKNL,” papar Gunadi.

Kuasa hukum Valentina pun mengirimkan surat pengaduan dan permohonan perlindungan hukum atas pelaksaan lelang tersebut ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung (MA). Selain itu, ia juga mengirimkan tembusan surat tersebut ke beberapa instansi lain diantaranya Presiden RI, Ketua MA, Ketua Komisi Yudisial, Ketua KPK, Ketua Ombudsman RI, Ketua PN Malang hingga Ketua PN Tuban.

“Karena tidak disebutkan objek-objek yang dilelang dalam posita dan petitum gugatan penggugat incasu permohonan eksekusi, yakni Hardi dalam putusan Nomor: 598/PK/Pdt/2016. Juga sesuai dengan sistem informasi penelusuran perkara PN Tuban, amar putusan yang dieksekusi adalah perkara Nomor: 593 /PK/Pdt/2016, tertanggal 24 November 2016. Bukan putusan PK Mahkamah Agung Nomor: 598/PK/Pdt/2016 yang berisi tentang pembatalan akta perjanjian nikah No 200 tanggal 8 Juli 1994,” ujar Gunadi.

Gunadi menyebut berdasarkan putusan PK MA seharusnya secara hukum sudah batal dengan sendirinya. Dia menuding PN Malang justru melampaui batas karena tidak sesuai dengan putusan PK Nomor: 598/PK/Pdt/2016.

“PN Malang terlalu aktif mendesak PN Tuban memberikan apa saja yang dimohonkan lelang oleh Hardi sebagai pemohon eksekusi. Tapi PN Malang tidak pernah melakukan sita eksekusi, ini kan tanda tanya besar. Apalagi PN Malang membuat penetapan sendiri,” kata Gunadi.

Dia berharap Bawas MA menindak oknum-oknum nakal di PN Malang yang terlibat dalam proses lelang. Karena selain beberapa aset yang masih milik Valentina, puluhan aset lainnya sudah menjadi pihak ketiga atau sudah terjual ke orang lain.

“Jika ini dilakukan PN Malang yang wajib bertanggungjawab. Karena ini jelas PN Malang merugikan masyarakat sertifikat ada di pemilik tapi di lelang jelas cacat hukum,” tandasnya. [luc/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar