Hukum & Kriminal

Tetapkan Harjono sebagai Tersangka, Polres Tanjung Perak Digugat di PN Surabaya

Chrisman Hadi

Surabaya (beritajatim.com) – Penetapan Harjono Sugianto oleh penyidik Polres Tanjung Perak Surabaya sebagai tersangka kasus penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam pasal 372 atau 374 KUHP, berbuntut pada gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan tersangka melalui kuasa hukumnya Chrisman Hadi.

Chrisman yang juga ketua Dewan Kesenian Kota Surabaya (DKS) ini menyatakan dalam perkara nomer 751/Pdt.G/2019/PN Sby ini menyatakan bahwa penetapan Harjono Sugianto adalah tidak sah, sebab perbuatan tersebut masuk dalam ranah keperdataan.

Dalam petitum penggugat menyebut ada 7 point yang disebutkan yakni 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan tindakan tergugat adalah perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum; 4. Menghukum tergugat untuk membayat ganti rugi karena telah salah menerapkan hukum kepada penggugat, kerugian material sebesar Rp 374 ribu, kerugian imamaterial (moral) sebesar Rp 372 ribu atau sejumlah uang ganti rugi yang dianggap layak oleh pengadilan; 4.

Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; 5. Menetapkan rehabilitasi atas diri penggugat serta memerintahkan kepada tergugat agar menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) atas nama tergugat. 6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (outvoerbaar bij voorraad), sekalipun ada verzet, banding maupun kasasi. dalam unsur perdata bukan pidana.

Chrisman menceritakan, awal mula dari munculnya gugatan PMH uni adalah kliennya telah dilaporkan oleh Gianto Sutedja pemilik CV Mitra Makmur, di Komplek Pertokoan Pengampon Square Surabaya melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana pasal 372 KUHP atau pasal 374 di Polres Tanjung Perak. Pihak tergugat atau Polres Tanjung Perak dianggap telah mengabaikan keterangan penggugat yang menyatakan hubungan hukum penggugat dengan pelapor adalah hubungan hukum keperdataan- kemitraan bisnis dalam bidang perdagangan accu. Yang dibuktikan dengan adanya nota-nota pembayaran mulai tahun 3012 sampai dengan tahun 2018. Adalah lumrah di dalam hubungan dagang terjadi hutang piutang dan selisih perhitungan stok perniagaan. Yang semuanya bisa dibuktikan melalui manajemen administrasi milik perusahaan pelapor. Penggugat minta kepada penyidik agar dipertemukan dengan pelapor untuk sinkronisasi stok barang.

“Namun permintaan penggugat agar dipertemukan dengan pelapor untuk sinkronisasi data kekurangan pembayaran dan membuktikan hubungan keperdataan telah diabaikan oleh penyidik,” jelas Chrisman.

Atas kekurangan pembayaran yang dituduhkan oleh pelapor, penggugat telah melakukan pembayaran kepada pelapor, Gianto Sutedjs sejumlah uang Rp 100 juta berupa cek bank BCA tanggal 14 Juli 2028. Selain berupa pembayaran melalui cek kepada pelapor juga telah mengambil stok barang dari toko Ojo Lali warung accu milik penggugat sebanyak 300 Pcs.pada tanggal 16 Juli 2018.

“Saya kemarin sudah ngobrol cukup panjang dengan pak Kanit, beliau sudah saya ingatkan untuk meninjau ulang kebijakannya untuk menahan pak Haryono Sugianto karena disamping ada kelemahan soal locus dan tempus delictinya juga kasus tersebut murni piutang dagang jadi dimensinya adalah hubungan hubungan hukum keperdataan sebagaimana asas pacta sun servanda pasal 1320 BW. Sedangkan asas hukum penahanan adalah agar tersangka tidak lari dari kewajiban hukumnya serta tidak mengulangi perbuatannya dimaksudkan untuk melindungi warga negara sebagai tupoksi polisi,” beber Chrisman.

Persoalannya benarkah penahanan itu dimaksudkan agar tersangka tidak mengulangi perbuatannya untuk melindungi warga negara atau karena sebab-sebab yang lain, ucap Chrisman dengan nada tanya. Nah, penahanan itu melanggar asas-asas hukum fundamental yang dimaksudkan oleh Undang-Undang dalam memberikan kewenangan polisi utk melakukan penahanan, timpal Didit.

Chrisman juga mengungkapkan, kliennya diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan oleh Satreskrim Polres Tanjung Perak dengan nomor: SPRIN-HAN/112/VIII/RES.1.11/2019/SATRESKRIM dan surat penahanan No.SPRIN-HAN/99/VIII/RES.1.11/2019 tertanggal 9 Agustus 2019 ditandatangani oleh Kasat Reskrim AKP Dimas F.Anuraga. Harjono Sugianto ditahan selama 20 hari ke depan mulai tanggal 9 Agustus hingga 28 Agustus 2019.Kami menganggap itu melanggar Asas hukum dan perlindungan hak-hak sipil warga negara berkaitan dengan asas hukum “presumption of innocence” atau asas praduga tidak bersalah.

Maka dengan terpaksa kasus penahanan itu saya akan bawa ke Irwasda, komisi ombudsman, Komnas HAM divisi perlindungan Hak-hak sipil warga negara untuk memperoleh pelayanan hukum yang baik dan juga beliau akan saya gugat onrechmatige overheidsdaad (kesewenang-wenangan aparat penegak hukum negara) karena telah menggunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam melakukan penahanan secara keliru,” pungkas Chrisman Hadi.

Sementara itu, Kapolresta Tanjung Perak, Surabaya mengaku siap menghadapi gugatan ke Pengadilan Negeri terkait kasus Penetapan Harjono Sugianto.

Kesiapan tersebut ia lontarkan lantaran pihak kepolisian sudah mengikuti prosedur tetap saat menangani kasus dugaan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam pasal 372 atau 374 KUHP.

“Meski berbuntut pada gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan tersangka melalui kuasa hukumnya Chrisman Hadi. Kepolisian sudah menyiapkan bukti dan mekanisme penanganan perkara kasus,” jelas Waka Polresta Tanjung Perak, Kompol Achmad Faisol Amir saat dihubungi beritajatim.com, Senin (12/8/2019)

Lebih lanjut Wakapolresta Tanjung Perak menjelaskan, pihak kepolisian juga mengaku sudah siap apabila perkara yang ditangani kepolisian akan mendapatkan gugatan.

Menurutnya, gugatan baik dari tersangka atau terlapor sudah menjadi risiko pihak kepolisian dalam menjalankan tugas menangani sebuah perkara.

“Kita sudah siapkan secara total apa yang diperlukan di pengadilan nantinya. Baik barang bukti atau saksi sudah kami siapkan,” ujar Kompol Achmad mewakili Kapolresta Tanjung Perak, AKBP Antonius Agus yang sedang ke Jakarta mengikuti tugas Polri ini. [uci/man/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar