Hukum & Kriminal

Terdakwa Suap Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Sukosewu Ditahan

Bojonegoro (beritajatim.com) – Siti Marfuah terdakwa kasus suap pembangunan gedung Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bojonegoro.

Penahanan dilakukan sesuai dengan hasil penetapan Mahkamah Agung (MA) yang diterima oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bojonegoro Achmad Fauzan mengatakan, eksekusi dilakukan berdasarkan salinan putusan MA yang diterima pihak Kajari. Sebelum ditahan, terdakwa dipanggil kejaksaan sekali dan langsung datang ke kantor kejaksaan. Surat pemanggilan dikirim pada 15 Juli 2019.

“Penasehat Hukum (PH) terdakwa mengajukan kasasi pada 15 Mei 2019 kemudian turunlah penetapan dari MA yang memperingatkan agar supaya Marfuah dilakukan penahanan selama 60 hari kedepan,” ujar Fauzan, Kamis (18/7/2019).

Dalam proses eksekusi terdakwa membawa anaknya yang masih berusia sekitar delapan bulan. Anaknya yang masih harus mendapat Air Susu Ibu (ASI) diambil di rumah sebelum dimasukkan ke lapas.

“Demi kemanusiaan, kejaksaan memberi ijin untuk membawa anaknya ke lapas,” ungkap Fauzan.

Sekadar diketahui, dalam kasus tersebut sebelumnya Marfuah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, Pasal 5 atau pasal 13 UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Marfuah divonis hukuman pidana penjara selama dua tahun, serta denda sebesar Rp50 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan. Dalam amar putusan tersebut terdakwa menjalani hukuman penahanan kota. Atas putusan tersebut terdakwa kemudian mengajukan banding. Dalam putusan banding terdakwa tetap menjalani tahanan kota. Kemudian pada Mei 2019 PH terdakwa mengajukan kasasi. Proses kasasi kini masih berjalan.

Sementara diketahui, dalam kasus tersebut selain Marfuah juga menyeret Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Bojonegoro, Supi Haryono. Supi selaku PPK menerima suap sebesar Rp125 juta dari Marfuah. Dalam proyek pembangunan gedung Kantor Kecamatan Sukosewu itu nilainya Rp 1,9 miliar.

Proyek tersebut dilakukan tahun 2016. Pengungkapan kasus gratifikasi ini dilakukan Polres Bojonegoro dengan cara tangkap tangan.

Penasehat Hukum terdakwa, Fajar mengatakan akan menghormati apapun produk hukum peradilan terkait perkara pidana Tipikor Klien kami baik penetapan, putusan atau apapun. Pihaknya mengaku hingga dilakukan penahanan itu, dia belum menerima Relaas Pemberitahuan Penetapan /produk Peradilan tersebut.

“Jika memang pihak Jaksa sudah mendapatkan penetapan tersebut dan tetap akan melaksanakan isi penetapan tersebut, silahkan saja sepanjang memang ada payung hukum dan hukum acara untuk itu, yang merupakan hak dan kewenangan Pihak Kejaksaan,” terangnya.

Dia mengatakan, kondisi kliennya yang sedang dalam menyusui bayi sehingga dia merasa keberatan karena bayi tersebut masih dalam ketergantungan Air Susu Ibu dan perlu perawatan serta perhatian khusus dari Ibunya. “Sehingga ini harusnya perlu diambil kebijaksanaan tersendiri dan tetap dalam tahanan kota,” terangnya. [lus/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar