Hukum & Kriminal

Terdakwa ASN Pemkot Surabaya Ajukan Pembelaan, Bantah Lakukan Rasisme

Surabaya (beritajatim.com) – Syamsul Arifin bantah melalukan rasisme atas ucapan monyet yang dia lontarkan dalam insiden yang terjadi di Asrama Mahasiswa Papua. Hal itu dia ucapkan dalam pembelaan (pledoi) yang dia ajukan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (27/1/2020).

Dalam pembelaanya, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Surabaya ini menyatakan ucapan kata monyet tidak ditujukan untuk mendeskreditkan atau merendahkan ras tertentu. Ucapakan itu karena pelampisaan kekecewaan Terdakwa saja karena melihat bendera yang dipasang sudah jatuh di dalam selokan.

Terdakwa mengatakan bahwa sejak tahun-tahun sebelumnya juga terjadi penolakan pemasangan bendera Merah Putih di dalam Asrama Kalasan.

“Tahun lalu pada saat Terdakwa akan melakukan pendataan di dalam asrama Papua, ditolak oleh orang di dalam asrama Papua, begitu juga dengan Ikatan Keluarga Papua yang pada saat akan masuk kedalam asrama Papua namun juga ditolak oleh orang di dalam asrama,” ujar Hishom Prasetyo Akbar dalam pembelaannya.

Untuk itu pihaknya meminta majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan itu tidak/bukan merupakan suatu tindakan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

“Menyatakan bahwa Terdakwa Syamsul Arifin Lepas (Onslag Van recht vervolging). Memerintahkan untuk Terdakwa Syamsul Arfin segera dikeluarkan dari tahanan meskipun ada upaya hukum lainnya,” ujarnya.

Dipersidangan terpisah, Terdakwa Andria Ardiansyah juga mengajukan pembelaan atas tuntutan 1 tahun penjara yang dijatuhkan JPU Kejati Jatim. Youtuber asal Kebumen Jawa Tengah ini meminta majelis hakim meringankan hukumannya.

“Kami berharap agar terdakwa dibebaskan. Dia ini seorang guru honorer dan apa yang unggah itu bukan hoaks tapi peristiwa yang diambil dari salah satu media online,” ujar Alamsyah Hanafiah, selaku penasehat hukum.

Diketahui, dalam kasus ini terdakwa Andria Ardiansyah dinyatakan JPU telah terbukti melanggar pasal 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana terkait unggahan video berjudul provokatif “Tolak Bendera Merah Putih, Asrama Papua Digeruduk Warga”.

Video yang diunggah di akun Youtube-nya tersebut merupakan video lama yang diambil pada 17 Juli 2016. Namun oleh terdakwa, video itu diedit dan diunggah kembali dengan judul provokatif pada 16 Agustus 2019, bersamaan dengan terjadinya kericuhan di Asrama Mahasiswa Papua (AMP) Surabaya.

Sementara terdakwa Syamsul Arifin terbukti melanggar pasal 16 UU RI Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis atas ucapan kata monyet yang dilontarkan terdakwa saat kerusuhan di AMP. [uci/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar