Hukum & Kriminal

Suap Bowo Diduga Untuk ‘Serangan Fajar’ Pemilu

Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan pelaksanaan kerjasama pengangkutan di Bidang Pelayaran antara PT. Pupuk lndonesia Logistik (PILOG) dengan PT. HTK (Humpuss Transportasi Kimia).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga suap yang diterima Bowo berkaitan erat dengan pencalegan dan guna kepentingan ‘serangan fajar’ Pemilu 2019.

Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, anggota DPR yang tengah mencalonkan diri dari daerah pemilihan Jateng II mengumpulkan uang tak hanya dari sekali penerimaan. Sejumlah penerimaan dikumpulkan di satu tempat untuk ‘serangan fajar’ keperluan logistik pemilu.

“Diduga telah mengumpulkan uang dari sejumlah penerimaan-penerimaan terkait jabatan yang dipersiapkan untuk ‘serangan fajar’ pada Pemilu 2019,” ujar Basaria di kantor KPK, Kamis (28/3/2019).

Seperti diketahui, dalam tangkap tangan ini, KPK mengamankan 8 orang di Jakarta, yaitu: BSP, (Bowo Sidik Pangarso) Anggota DPR 2014-2019, AWI (Asty Winasti) Marketing Manager PT Humpuss Transportas: Kimia, SLO (Selo), Head Legal PT Humpuss Transportasi Kimia, IND, (Indung), swasta, PT. INERSIA, MNT (Manto), Bagian Keuangan PT. INERSIA, SD (Siesa Darubinta) swasta, dan dua orang sopir.

Basaria menambahkan, selain 8 orang tersebut, berdasarkan permintaan KPK dua orang datang ke kantor KPK untuk proses klarifikasi lebih lanjut AHS (Ahmadi Hasan), Direktur Utama PT Pupuk IndoneSia Logistik dan AHT (Achmad Tossin) Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia.

KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan tiga orang tersangka, yaitu: diduga sebagai penerima suap yakni BSP (Bowo Sidik Pangarso) anggota DPR 2014 2019 dan IND, (Indung), swasta. Adapun diduga sebagai Pemberi ASW, (Asty Winasti) Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia.

Pasal yang disangkakan sebagai pihak yang diduga penerima: BSP dan IND disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 123 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPjuncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi suap ASW disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. [hen/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar