Hukum & Kriminal

Pihak Penyewa Merasa Keberatan

Sewa Lahan Habis, Ruko di Malang Mau Dijadikan Asrama Militer

Belasan warga Kota Malang melakukan protes karena rumah dan toko (ruko) milik mereka di Jalan Hamid Rusdi, bakal dibongkar dan akan dijadikan asrama militer oleh Batalyon Perbekalan Angkutan (Yon Bekang) 2/Kostrad.

Malang (beritajatim.com) – Belasan warga Kota Malang melakukan protes karena rumah dan toko (ruko) milik mereka di Jalan Hamid Rusdi, bakal dibongkar dan akan dijadikan asrama militer oleh Batalyon Perbekalan Angkutan (Yon Bekang) 2/Kostrad.

Kuasa hukum warga, Sumardan mengatakan, secara aturan Yon Bekang 2/Kostrad tidak bisa melakukan pembongkaran bangunan ruko karena warga memiliki surat izin mendirikan bangunan. Dia meminta, Yon Bekang 2 memperpanjang sewa atau memberikan kompensasi kepada pemilik ruko.

“Kami meminta rasa keadilan supaya pihak pemilik lahan dalam hal ini Yon Bekang 2 Kostrad mau memperpanjang atau memberikan kompensasi jika kami sudah tidak boleh menempati lahan tersebut,” kata Sumardan.

Salah satu pemilik ruko, Sabarudin Baso mengungkapkan ada 17 warga pemilik 19 ruko yang melakukan protes ini. Sebab, mereka memiliki surat izin mendirikan bangunan (IMB). Selain itu, semua pemilik ruko di lahan itu selalu membayar Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) setiap tahun dengan nilai yang bervariasi sesuai dengan luas bangunan.

Sabarudin mengungkapkan, mayoritas warga sudah menempati Ruko itu sejak tahun 2006. Selama itu pula mereka rutin membayar PNBP. Mayoritas warga meminta agar diperpanjang, jika tak diperpanjang warga menuntut ganti rugi karena ruko miliknya sudah permanen.

“Kalau mereka mau memberikan waktu jangka pendek, harusnya tidak mengizinkan bangunan yang permanen dan berIMB. Kami sudah melakukan negoisasi bertemu, tapi hasilnya tetap akan dibongkar,” papar Sabarudin.

Sementara itu, Komandan Yon Bekang 2/Kostrad, Letkol Cba Yudho Pramono mengatakan, pihaknya hanya menjalankan perintah dari pusat karena kesatuannya sedang membutuhkan lahan. Dia juga mengungkapkan secara pribadi ingin sewa lahan itu diperpanjang untuk warga, namun karena dibutuhkan sewa lahan tidak diperpanjang.

“Kesatuan sedang membutuhkan lahan itu. Saya hanya menjalankan perintah dari pusat. Sewa lahan itu habis pada 31 Juli 2019. Kami masih memberikan kelonggaran untuk pemilik ruko untuk pindah sampai 31 Agustus 2019. Kalau masih diperpanjang nanti saya yang kena. Lahan itu milik TNI, jika dibutuhkan bisa diminta,” tandasnya. [luc/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar