Hukum & Kriminal

Sepekan Batas Waktu, 180 Ribu Penyelenggara Negara Belum Serahkan LHKPN

Jakarta (beritajatim.com) – Dalam beberapa hari ini terdapat peningkatan penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari berbagai instansi. Namun menjelang sepekan terakhir batas waktu pelaporan LHKPN periodik pada 31 Maret 2019, tingkat kepatuhan pelaporan masih belum mencapai setengah dari seluruh wajib lapor.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, data KPK per pagi ini, masih 46,47% yang melaporkan kekayaannya atau hanya 156.116 dari 335.969 yang wajib menyerahkan LHKPN. “Sebanyak 179.853 penyelenggara negara belum serahkan laporan,” ujar Febri, Senin (25/3/2019).

Dia mengingatkan sekali lagi, waktu tinggal sepekan agar para PN yang sudah masuk kategori wajib lapor dapat melaporkan kekayaannya ke KPK. Febri memastikan, caranya mudah, cukup dengan membuka website elhkpn.kpk.go.id kemudian login dan mengikuti petunjuk yang ada. “Jika ada kendala, bisa menghubungi KPK di Call Center 198. Kami akan membantu,” kata Febri.

Dia mengaku, pihaknya melihat ada sejumlah PN yang sudah mulai membuat draf namun masih melengkapi informasi dan lampiran. Semoga dalam waktu 1 minggu ini hal tersebut bisa selesai.

Febri menyebutkan, KPK juga telah menggunakan cara “jemput bola” dengan mendatangi sejumlah institusi, termasuk memenuhi undangan Sekjen DPR untuk memberikan pendampingan, serta sejumlah daerah. Sampai 1 Maret 2019 ini, “Direktorat PP LHKPN telah melakukan 154 kegiatan di Jakarta dan sejumlah daerah, yaitu berupa: Bimbingan teknis dan ToT e-LHKPN, Klinik LHKPN serta Koordinasi dan Rekonsiliasi e-LHKPN,” ujar Febri. (hen/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar