Hukum & Kriminal

Satu Lagi Pengemplang Pajak Diseret ke Jalur Hukum

Sidoarjo (beritajatim.com) – Lagi, Kanwil DJP Pajak Jatim ll menyeret pengemplang pajak ke jalur hukum. Kali ini adalah, MNA alias D (48) pengusaha bidang konstruksi di Kabupaten Bojonegoro Provinsi JawaTimur.

Direktur PT PLA yang berasal dari Situbondo itu diduga tidak menyetorkan uang pajak pertambahan nilai (PPN) yang diberikan customernya senilai Rp 391.838.720,00 ke negara.

Penyidik Pajak Kanwil DJP Jatim II melalui Korwas PPNS Polda Jatim menyerahkan tersangka MNA ke pihak Kejari Bojonegoro bersama sejumlah barang bukti dokumen milik tersangka yang disita Kanwil DJP Jatim II.

Kepala Kanwil DJP Jatim II, Lusiani menegaskan, sebelum diserahkan ke Kejari Bojonegoro, sebenarnya pihak Kanwil DJP Jatim II telah melakukan pendekatan persuasif dengan meminta tersangka untuk membayar pajak PPN yg telah dibayar customernya. Karena tidak diindahkan, pihak Kanwil DJP Jatim II melanjutkan ke proses hukum.

“Kami sudah melakukan pendekatan persuasif ke yang bersangkutan tapi tak diindahkan. Sehingga kami lakukan penyidikan dan lanjut kami serahkan ke Kejari Bojonegoro,” kata Lusiani, Rabu (11/12/2019).

Sementara itu, kasus kejahatan pidana pajak ini terungkap, setelah pihak Kanwil DJP Jatim II melakukan penyelidikan terkait pelanggaran yang terekam dalam sistem data yang ada di Kanwil DJP Jatim II di Juanda-Sidoarjo.

Kasus kejahatan pajak Tersangka yang terjadi sejak Januari hingga Desember 2016 ini, saat ini telah diserahkan dan ditangani Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

“Dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2016, MNA diduga kuat telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, yakni dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Masa PPN dan tidak menyetorkan PPN yang telah dipotong atau dipungut. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dalam sektor perpajakan sekurang-kurangnya yaitu sebesar Rp 391.838.720,00,” rinci Lusiani. [isa/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar