Hukum & Kriminal

Rommy Resmi Ditetapkan Sebagai Tersangka

Jakarta (beritajatim.com) – KPK akhirnya menyampaikan informasi tentang kegiatan tangkap tangan di Jawa Timur yang dulakukan KPK pada Jumat, 15 Maret 2019 terkait dengan Seleksi Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama tahun 2018-2019. KPK menyesalkan terjadinya kembali jual beli jabatan di Kementerian yang seharusnya memberikan contoh baik bagi instansi lain.

Apalagi, Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian Agama 2018/2019 diharapkan menutup ruang korupsi dan menjadi ajang penjaringan ASN dengan kompetensi terbaik untuk jabatan yang tepat. Sehingga dapat bekerja maksimal melayani rakyat.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku pihaknya menerima informasi dari masyarakat tentang akan terjadinya transaksi korupsi dan kemudian berdasarkan bukti bukti awal melakukan serangkauan kegiatan Penyelidikan hingga melakukan kegiatan tangkap tangan di Surabaya Jumat, 15 Maret 2019.

Dalam tangkap tangan ini, KPK mengamankan 6 orang di Surabaya, yaitu: RMY (Muhammad Romahurmuziy, red) Anggota DPR Periode 2014 2019, HRS (Haris Hasanuddin), Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, MFQ (Muhammad Muafaq Wirahadi) Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, ANY (Amin Nuryadin) Asisten RMY, AHB (Abdul Wahab), Calon Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Partai Persatuan Pembangunan dan S, Sopir MFQ dan AHB.

“Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dllanjutkan dengan gelar perkara, maka dlsimpulkan adanya dugaan tindak Pidana Korupsi memberikan atau menerima hadiah atau jami terkait seleksi jabatan pada Kementerian Agama RI tahun 20182019,” kata Laode, Sabtu (16/3/2019).

Menurutnya, KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka: RMY (Muhammad Romahurmuziy) Anggota DPR Periode 2014-2019, diduga sebagai penerima.
Kemudian MFQ (Muhammad Muafaq Wirahadi) Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan HRS ((Haris Hasanuddin) Kepala Kantow Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, diduga sebagai pemberi.

Sebagai pihak yang diduga penerima, RMY dkk disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun sebagai pihak yang diduga pemberi: disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi: HRS disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. [hen/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar