Hukum & Kriminal

Periksa Kasus TPPU, KPK Pinjam Ruang Polres Mojokerto Kota

Mojokerto (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan tersangka Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP). KPK meminjam ruang di Polres Mojokerto Kota.

Ruang aula yang ada di lantai II Mapolres Mojokerto Kota digunakan sebagai ruang pemeriksaan oleh KPK. KPK memeriksa sejumlah saksi dari unsur pejabat pengadaan sejak, Selasa (19/3/2019) siang. Dua orang Provos tampak berjaga di dekat tangga lantai II.

Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Sigit Dany Setiono membenarkan, terkait peminjaman ruang tersebut. “Pihak KPK berkoordinasi dengan Polres Mojokerto Kota dalam hal ini memohon untuk menggunakan tempat untuk pemeriksaan,” ungkapnya.

Masih kata Kapolresta, lembaga antirasuah meminjam ruang di Polres Mojokerto Kota dari kasus yang sedang ditangani seperti yang selama ini Polres Mojokerto Kota menyiapkan tempat untuk melakukan penyidikan. Kapolresta menjelaskan, KPK meminta tempat selama tujuh hari kedepan.

“Masih kasus yang ditangani sebelumnya, masih dijalani oleh MKP (Bupati Mojokerto, red). Masih lanjutan dari kasus itu, ada beberapa yang belum diperiksa. Tidak sampai sedetail itu, (siapa yang diperiksa, red) yang dilakukan oleh KPK,” katanya.

Menurutnya, tujuh hari waktu yang diminta KPK merupakan waktu yang cukup padat digunakan oleh KPK untuk memeriksa beberapa orang. Kapolresta mengaku, tidak tahu berapa jumlah orang yang diperiksa dalam waktu tujuh hari tersebut.

“Tidak ada informasi soal kasus infrastruktur, hanya fasilitas tempat untuk pemeriksaan kasus yang ditangani. Iya (kasua TPPU dari MKP, red),” pungkasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dari penerimaan gratifikasi sebesar Rp34 miliar, penyidik menemukan dugaan TPPU yang dilakukan tersangka.

Tersangka disangkakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.[tin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar