Hukum & Kriminal

Penyidik Krimsus Dilaporkan ke Propam Polda Jatim, Ini Penyebabnya

Pengacara, DR H Moh Ma'ruf SH MH

Surabaya (beritajatim.com) – DR H Moh Ma’ruf SH MH melaporkan penyidik Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Jatim ke Propam. Hal itu terkait adanya kejanggalan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/41/I/RES.2.2/2018/Ditreskrimsus tanggal 14 Januari 2019.

Menurut Ma’ruf, kejanggalan terlihat pada tahun surat tertulis 2018 tetapi tanggal pembuatannya ditulis tanggal 14 Januari 2019. Selain itu, pemanggilan tersebut juga tidak sesuai dengan KUHAP, karena yang seharusnya diperiksa lebih dahulu adalah Pelapor dan saksi-saksi (dari pelapor) bukan terlapor.

Dalam hal ini, lanjut Ma’ruf, perkara dugaan Penipuan dan atau Penggealapan dan Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 yang ditujukan kepada kliennya adalah tidan tepat dan merupakan tindakan balasan atas Laporan yang dibuat oleh pihaknya di Kepolisian Daerah RI Jawa Timur Terkait adanya dugaan Tindak Pidana Penggelapan keuangan PT. Marcapada Sukses Indonesia yang dilakukan oleh Teguh Wiyono selaku Direktur PT. Marcapada Sukses Indonesia sebagaimana pada Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/691/VI/2018/UM/JATIM Tanggal 07 Juni 2018.

“Bahwa dari laporan tersebut, saudara Teguh Wiyono dan Jasintus Setijawan sudah ditetapkan sebagai tersangka, sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 18 Pebruari 2019,” tambahnya.

Mestinya kata Ma’ruf, apabila dalam perkara yang sama, maka proses hukumnya harus menunggu Laporan dari klien kami lebih dahulu, harunya pihak Ma’ruf yang telah melaporkan perkara terlebih dahulu sesuai bukti lapor Nomor : TBL/691/VI/2018/UM/JATIM Tanggal 07 Juni 2018 harus mendapatkan prioritas penyelesaian.

“Seharusnya Polda Jatim menuntaskan lebih dulu laporan klien kami, karena klien kami melaporkan lebih dahulu dalam perkara tersebut,” tambahnya.

Ma’ruf juga keberatan atas penggunaan Pasal 3,4 dan 5 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut Ma’ruf, tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan sedangkan kejahatan utamanya atau asal disebut predicate offense atau kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian. Sementara Pasal 372 dan Pasal 378 adalah tindak pidana perkara umum.

“Penanganan perkara bukan dilakukan oleh penyidik Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) sehingga patut diduga ada sekenario oknum polisi untuk menggiring kasus ini dilakukan proses penyelidikan/penyidikan. Jelas-jelas ini tindakan tidak profesional,” tambahnya.

Untuk itu pihaknya meminta kepada Kabidpropam Polda Jawa Timur agar memerintahkan kepada jajarannya untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan yang tidak mencederai Profesionalitas Kepolisian Republik Indonesia.

Terpisah Kabid Humas Polda Jatim Kombespol Frans Barung Mangera saat dikonfirmasi terkait hal ini menyatakan hak setiap Warga Negara untuk mendapatkan perlindungan hukum dan juga melaporkan kepada polisi.

“Kita apresiasi atas apa yang dilakukab pelapor, ini sebagai bahan koreksi bagi kami. Namun alangkah baiknya secara internal bekerja dulu sesuai dengan fakta yang ada,” ucap Barung. [uci/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar