Hukum & Kriminal

Orang Jember Jadi Pimpinan KPK, Apa Kabar Laporan Soal Ambulans Desa?

Nurul Ghufron (dok pribadi)

Jember (beritajatim.com) – Terpilihnya Nurul Ghufron, dosen Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi membuat aktivis antikorupsi bersemangat kembali.

“Dengan terpilihnya beliau, besar harapan saya untuk mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi di Jember,” kata Moh Sholeh, salah satu aktivis.

Sholeh berharap KPK berani mengambil alih penanganan laporan soal dugaan penyimpangan pengadaan ambulans desa. Kepolisian Daerah Jatim menangani laporan itu Maret 2018. Namun hingga saat ini tak ada kabar kelanjutannya.

“Laporan tersebut juga disampaikan ke KPK oleh salah satu warga Jember dengan tujuan sebagai ‘jangkar’, ketika prosesnya mandek maka KPK dapat mengambilalih,” kata Sholeh.

Sholeh berharap Ghufron dapat melaksanakan tugas dengan baik yang didasarkan atas komitmen pemberantasan korupsi skala nasional maupun regional. “Sebab masih sangat banyak kasus dugaan korupsi yang dilaporkan oleh warga masyarakat yang belum disentuh oleh KPK sehingga kasus tersebut tak jelas nasibnya,” katanya.

“Komitmen pemberantasan korupsi wajib untuk diimplementasikan baik dalam bentuk pencegahan maupun dalam bentuk tindakan. Khusus yang terkait dalam bentuk tindakan, KPK harus berani ‘mengambilalih’ dugaan korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat kepada instansi penegak hukum baik di kejaksaan maupun di kepolisian,” kata Sholeh bersemangat.

Pernyataan senada disampaikan Ketua Forum Masyarakat Tertindas Kustiono Musri. “Semoga semua pejabat mulai bupati dan kepala dinas di Jember khususnya dan kabupaten-kota di Jawa Timur merasa benar-benar terawasi KPK,” katanya.

Kustiono berharap pintu KPK lebih terbuka menerima dan kemudian serius menindaklanjuti laporan-laporan dugaan korupsi dari pegiat-pegiat Jember dan Jawa Timur. “Dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 2018, kami sudah dapatkan banyak data penyimpangan,” katanya.

“Kami harap KPK tak cuma responsif tapi proaktif, karena Mas Ghufron sudah sangat paham tentang bupati Jember sekarang,” kata Kustiono.

Terpisah, Ghufron mengatakan kepada beritajatim.com, bahwa dibutuhkan dua alat bukti yang cukup dan syarat formal untuk menindaklanjuti sebuah laporan. “Kalau hanya desas-desus, hanya isu, yang tidak ada alat buktinya, tentu kami tidak bisa menindaklanjuti,” katanya. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar