Hukum & Kriminal

Muchtar Sekretaris dan Plt BPPKAD Gresik Resmi Tersangka

Muhammad Muchtar dikenakan rompi merah sebelum dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Medaeng, Sidoarjo.

Gresik (beritajatim.com) – Sekretaris yang juga Plt Badan Pendapatan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik, Muhammad Muchtar (47), resmi menjadi terjadi tersangka kasus dugaan pemotongan dana insentif pegawai.

Sebelum dijadikan tersangka, Muchtar terlebih dulu menjalani pemeriksaan selama 1×24 jam di Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik. Selama menjalani pemeriksaan, Muchtar juga diperiksa kesehatannya oleh tim dokter RSUD Ibnu Sina Gresik. Setelah dinyatakan sehat, pejabat eselon III itu langsung diberi rompi warna merah dan dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Medaeng, Sidoarjo.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gresik, Pandoe Pramokartiko mengatakan, penetapkan tersangka itu berdasarkan hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor BPPKAD Gresik, kemarin (14/01).

“OTT itu berdasarkan adanya informasi yang kemudian kami tindaklanjuti dan ditemukan uang Rp 530 juta hasil pemotongan dana insentif pegawai,” katanya kepada wartawan, Selasa (15/01/2019).

Selain menyita uang, lanjut Pandu, timnya juga mengamankan sejumlah pegawai BPPKAD Gresik. Dimana, saat tim Kejari datang, mereka sulit menjelaskan uang tersebut.

“Karena sulit menjelaskan, tim kami membawa 14 pegawai BPPKAD Gresik untuk menjalani pemeriksaan,” ujarnya.

Dari 14 pegawai itu, kata Pandu, setelah menjalani pemeriksaan intensif, sepuluh orang di antaranya tidak terbukti. Sehingga, diperbolehkan pulang. Sementara empat lainnya yakni Muhammad Muchtar serta pegawai lainnya berinisial MY, ASF, dan ANS masih dijadikan saksi. Namun, tidak menutup kemungkinan menjadi tersangka kalau terbukti.

“Sewaktu melakukan OTT, tim kami juga menyita sejumlah dokumen, flash disk, CPU komputer, dan ponsel serta uang,” ungkapnya.

Saat ditanya jumlah pemotongan dana insentif pegawai, dikatakan Pandoe Pramoekartiko, jumlahnya bervariasi. Sesuai dari tingkat golongan dan jabatannya.

“Kalau sesuai dokumen yang kami sita pemotongan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebab, dana insentif itu memang masuk ke rekening masing-masing pegawai. Lalu uang itu dikumpulkan dari hasil pemotongan ada yang 5 persen bahkan 10 persen tapi tidak dipertanggungjawabkan. Pasalnya, kalau dilihat dari hasil dokumen yang disita, ditaksir uang pemotongan itu mencapai Rp 1 miliar. Tetapi, yang kami amankan cuma Rp 530 juta,” tukasnya.

Atas perbuataannya itu, Muhammad Muchtar dijerat dengan pasal 12 E dan 12 F Undang-Undang Tipikor tahun 2016 dengan ancaman 4 tahun penjara.

Terkait dengan penetapan tersangka ini, Penasehat Hukum tersangka, Munif SH, dalam waktu dekat segera meminta penangguhan penahanan terhadap tersangka. Pasalnya, apa yang dilakukan kliennya tidak bersalah dan merupakan hasil kesepakatan bersama.

“Uang pemotongan itu bukan untuk dilakukan secara pribadi tapi dikumpulkan buat kegiatan dan hal tersebut ada kesepakatan,” katanya. [dny/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar