Hukum & Kriminal

Makelar Pajak yang Rugikan Negara Rp 3 Miliar Telah Diserahkan ke Kejari Sidoarjo

Sidoarjo (beritajatim.com) – Penyidik Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II melalui Korwas PPNS Polda Jatim menyerahkan tersangka PS (61) warga Sidoarjo beserta barang bukti ke JPU Kejari Sidoarjo.

“Kanwil DJP Jatim II sudah menyerahkan tersangka PS beserta barang bukti atas kasus makelar faktur pajak ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo,” kata Kepala Kanwil DJP Jatim II Lusiani, Jumat (6/12/2019).

Dijelaskan Lusiani, tersangka PS dalam perbuatan pidana pajaknya telah dengan sengaja membantu terpidana HW (sudah divonis) dalam menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

“Perbuatan tersangka ini dilakukan berkelanjutan dalam kurun waktu Januari 2011 hingga Desember 2013,” ungkapnya.

Lusiani menegaskan, atas perbuatan tersangka ini negara mengalami kerugian pada pendapatan dari sektor perpajakan sebesar nilai PPN dalam faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya diedarkan kepada perusahaan pengguna.

“Kerugian negara dari sektor pajak atas perbuatan tersangka ini mencapai Rp. 3.044.789.832,” rinci dia.

Lebih jauh diungkapkan Lusiani, modus yang digunakan oleh tersangka PS ini adalah dengan mengedarkan serta menyerahkan faktur pajak tanpa adanya transaksi yang sebenarnya kepada para pemesan atau pengguna faktur pajak.

“Dari pemesanan faktur tersebut tersangka PS akan mendapatkan imbalan atau fee yang pembayarannya dilakukan melalui rekening Bank BII, Maybank dan BCA,” jelasnya.

Sementara itu Ahmad Fauzi pemeriksa pajak Kanwil DJP Jatim II menyatakan, kasus pidana perpajakan dengan tersangka PS ini memang kasus lama yang ditangani Kanwil DJP Jatim II.

“Baru Kamis (4/12) kemarin tersangka PS dan barang bukti kita limpahkan ke Kejari Sidoarjo. Dan saat ini tersangka telah dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Sidoarjo,” terang Fauzi.

Menurut Fauzi, untuk melakukan pengungkapan kasus perpajakan, pihaknya membutuhkan waktu dan banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui.

“Selain itu kita juga harus melakukan penelusuran transaksi keuangan sebagai penguatan bukti dalam pemeriksaan,”tandasnya.

Atas perbuatannya, tersangka PS akan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf b Jo pasal 43 ayat (1) atau pasal 39A huruf a UU nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 1983 dan diubah terakhir dengan UU No 16 2009 Jo Pasal 64 KUHP dengan ancaman penjara 6 tahun dan denda empat kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar. [isa/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar