Hukum & Kriminal

Lima Pengurus YKP Surabaya Dicekal Kejati Jatim, Ini Penyebabnya

Surabaya (beritajatim.com) – Lima pengurus Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT Yekape dicekal oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, pencekalan itu dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan agar para pengurus itu tidak melarikan diri ke luar negeri.

Lima orang tersebut adalah Drs. Surjo Harjono,SH, H Mentik Budiwijono, H Sartono, SH, H, Chairul Huda dan Catur Hadi Nurcahyo.

“Benar, kemaren penyidik sudah mengirimkan surat permohonan pencekalan ke imigrasi lewat Asisten Intelijen,” kata Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim Didik Farkhan saat dikonfirmasi melalui whatsaapp, Jum’at (14/6/2019).

Mantan Kajari Surabaya itu juga menyebut nama-nama orang-orang yang selama ini menjadi pengurus dan menguasai YKP maupun anak usahanya di PT Yekape.

Lebih lanjut Aspidsus menjelaskan, tujuan pencekalan untuk memperlancar proses penyidikan. Khususnya agar para pengurus itu tidak melarikan diri ke luar negeri.

“Ada kekuatiran penyidik bahwa nanti proses penyidikan akan ada kendala bila mereka ada yang melarikan diri. Untuk mencegah itu kami putuskan untuk melakukan pencekalan terhadap mereka” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, raibnya aset Pemkot Surabaya ke tangan PT Yekape Surabaya mulai diusut Kejati Jatim, dengan melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut yang diduga telah merugikan negara sebesar Rp 60 triliun.

Tak mau main-main Kejati Jatim pun membentuk tim untuk melakukan penyelidikan. Sejumlah pihak pun telah dipanggil dan memberikan keterangan terkait kasus tersebut.

Berdasarkan keterangan itulah, Kejati Jatim yakin tidak lama lagi akan menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.

Lepasnya aset Pemkot ini telah terjadi belasan tahun lalu. Pada tahun 1951, Pemkot Surabaya membetuk Yayasan Kas Pembanguan Kotamadya Surabaya (YKP KMS) dengan tujuan untuk membantu masyarakat memperoleh perumahan murah dan memberikan modal awal berupa tanah surat ijo seluas 2500 hektar dengan total 3048 kavling.

Namun pada tahun 2002 ada perubahan nama YKP menjadi Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKPKS) dan tak lama kemudian beralih menjadi badan usaha dengan nama PT Yekape Surabaya.

Saat itu Walikota dijabat Sunarto, dan saat itu ada ketentuan UU Nomor 22 tahun 1999 Walikota atau kepala daerah tidak boleh merangkap jabatan, sehingga pada tahun 2000 menujuk orang lain sebagai pengurus Yayasan. Dan 2001 kembali menunjuk orang lain dan inilah menjadi awak bencana ini.

Atas peralihan ilegal tersebut, Kejati Jatim beranggapan ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT Yekape Surabaya.

Hal ini lantaran dengan beralihnya menjadi badan hukum, pastinya aset Pemkot Surabaya juga beralih, nah disinilah ditemukan adanya perbuatan melawan hukumnya. [uci/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar