Hukum & Kriminal

Dilaporkan Istri Siri ke Polisi

Legislator Pamekasan Klarifikasi Laporan Penganiayaan

Pamekasan (beritajatim.com) – Anggota DPRD Pamekasan, MH mengklarifikasi seputar laporan kasus penganiayaan yang dilakukan dirinya terhadap istri sirinya ke Mapolres Pamekasan, Rabu (9/4/2019).

Klarifikasi tersebut disampaikan melalui Kuasa Hukumnya, Sulaisi Abdurrazak. Bahkan ia juga membantah tuduhan yang dinilai justru sangat merugikan kliennya seperti yang disampaikan pelapor (HS bersama kuasa hukumnya) ke sejumlah media.

“Pertama perlu kami sampaikan saudara MH telah mengakui bahwa HS sebagai istri kedua. Bahkan sebelum keduanya sepakat nikah siri, MH juga jujur kepada HS bahwa sudah beristri dan istri pertamanya pun mengizinkan MH menikah lagi,” kata Sulaisi Abdurrazak kepada sejumlah wartawan, Kamis (11/4/2019).

HS dengan istri pertama MH juga rukun, mereka kerap bertemu bersama di rumah MH di Desa Blumbungan, Larangan. “Jadi yang menyatakan HS kenal MH di Pamekasan, itu bohong. Fakta yang benar mereka bertemu di Sidoarjo, tepatnya di Taman Makam Pahlawan yang saat itu HS bekerja di salah satu bank swasta di Sidoarjo,” ungkapnya.

Termasuk pernyataan penganiayaan yang ditujukan kepada kliennya, juga dinyatakan tidak benar. Fakta tersebut justru dibalik dan disinyalir demi menurunkan integritas MH sebagai caleg di Pileg 2019. “Pengakuan HS bahwa penganiayaan MH karena cemburu, faktanya justru HS cemburu karena di dada klien kami ada tanda merah di bagian dada,” imbuhnya.

“Pada saat itu klien kami justru harus menanggung amarah dari saudara HS akibat cemburu. Bahkan HS juga memukul klien kami tanpa ampun, memukul dengan menggunakan gagang sapu,” sambung Sulaisi, didampingi MH.

Tidak hanya itu, HS juga pernah membakar dada MH dengan rokok yang masih menyala. Termasuk menusuk tangan kliennya dengan kunci motor hingga terluka dan harus dijahit di Puskesmas Pademawu. “Jadi wajar jika klien kami memegang tangan HS agar tidak memukul, sehingga menyebabkan tangan HS lecet,” belanya.

Istri siri legislator Pamekasan, HS bersama kuasa hukumnya saat melaporkan kasus penganiayaan ke Mapolres Pamekasan, Jl Stadion 81, Rabu (9/4/2019).

“Menggigit tangan kiri HS yang dilaporkan dilakukan oleh klien kami juga tidak benar, bahkan HS ini justru memutar balikkan fakta dengan melibatkan media yang menyerang integritas dan kehormatan klien kami dalam situasi menjelang Pileg 2019,” jelasnya.

Jauh sebelum HS melaporkan kliennya ke polisi, keduanya sempat bertemu di sebuah rumah kos. Namun HS tiba-tiba mengajak kliennya pindah tempat karena melihat pria lain di lokasi yang sama. “Sesampainya di rumah teman klien kami, HS mengaku bertunangan dengan pria lain. Padahal HS masih berstatus sebagai istri klien kami,” bebernya.

“Ternyata HS ini memang senang ‘menyisir’ pria berduit, bahkan HS juga mengaku kepada klien kami jika ia sudah diberikan rumah dan pekerjaan oleh pria lain. Tapi HS bilang tidak akan melepas klien kami (sebagai suami), suatu cara berpikir yang aneh,” imbuhnya.

Disinggung soal somasi terhadap kliennya yang dilayangkan HS bersama kuasa hukumnya, Sulaisi membantah dan meluruskan kronologis. “Sebenarnya sebelum HS melapor, terlebih dahulu ia memberi somasi kepada klien kami. Padahal selama ini tidak pernah ada somasi kepada klien kami,” beber Sulaisi.

“Kecuali seseorang yang mengaku pengacara HS mengirim WA (Whatsapp) kepada klien kami seolah-olah dapat mengambil keuntungan dari hubungan HS dan klien kami dengan membawa-bawa (menyertakan) beberapa pasal dan sedikit tekanan bahasa dengan harapan ada sinyal atau respon dari klien kami,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga menyampaikan klarifikasi seputar laporan HS bersama kuasa hukumnya atas kejadian pada 20 Februari 2019. “Kejadian itu sudah berlangsung lama, dan ini disebutkan bahwa sudah divisum. Padahal visum itu dalam pidana tidak boleh lewat dari dua hari, sementara laporan baru tanggal 9 April 2019. Nah ini yang perlu kita klarifikasi kepada Polres Pamekasan,” jelasnya.

Disinggung soal rencana laporan balik terhadap HS, pihaknya belum memikirkan lebih jauh. “Tapi kalau dianggap perlu untuk melaporkan balik, ya kita laporkan balik. Tetapi tidak dengan peristiwa yang sama, kemungkinan ada dua peristiwa,” pungkasnya. [pin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar