Hukum & Kriminal

Lapas dan Rutan di Jawa Timur Overload, Kapasitas 12 Ribu Diisi 29 Ribu

Kadiv Pemasyarakatan, Kanwil Kemenkumham Jatim, Pargiyono. [Foto: misti/beritajatim]

Mojokerto (beritajatim.com) – Bukan saja di Mojokerto, semua Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun rumah tahanan negara (Rutan) di Jawa Timur overload. Hal tersebut ditegaskan Kepala Divisi (Kadiv) Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jawa Timur, Pargiyono.

“Tapi di dalam overload itu, kita harus siap lagi untuk menghadapi segala problem yang timbul. Karena ketika sebuah lapas atau rutan tersebut overload, maka layanan apapun tidak akan maksimal,” ungkapnya usai gowes di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB Mojokerto, Sabtu (16/11/2019).

Pargiyono mencontohkan dalam layanan kunjungan. Jika di dalam Lapas atau Rutan tidak overload maka satu warga binaan bisa dikunjungi keluarganya satu hingga dua jam. Tapi karena overload, tempat kunjungan terbatas sehingga waktunya dibagi dengan keluarga dari warga binaan yang lain.

“Misal, satu orang menjadi 30 menit. Ya mohon maaf, bukan kita pelit tapi seperti itulah supaya semua terlayani. Kemudian layanan air misalnya, bisa jadi air yang kita suplay ke warga binaan sudah menurut ukuran kita cukup tapi padatnya penghuni menganggap tidak cukup lagi,” katanya.

Sehingga pihaknya hanya bisa menyampaikan ke warga binaan agar bisa menerima apa adanya, berbagi dan tidak menjadikan air sebagai sumber konflik. Selain itu kebersihan dengan berbagai latar belakang, lanjut Pargiyono, menjadi tanggungjawab peran pegawai.

“Pelayanan tempat untuk duduk, tidur, itu juga sama sekali tidak nyaman karena berdesak-desakan. Untuk pegawai lapas maupun rutan, kita juga tidak bisa serta merta menambahkan, tapi memaksimalkan program pembinaan yang bisa membuat warga binaan bisa lebih cepat bebas,” tuturnya.

Pihaknya berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya, jangan semua tindak pidana dipenjarakan. Hal tersebut dinilai sebagai ssolusi terbaik yang kedepannya akan dituangkan dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang ditolak. Misal diganti dengan hukuman sosial

“Misal mencuri sepeda karena terdesak ekonomi, itu tidak perlu dipenjara tapi diberikan hukuman kerja sosial.
Paradigma penegakan hukum di Indonesia berbalik dengan paradigma penegakan hukum di Eropa dan negara maju. Di sana Presiden, Kapolri, Kapolda nya di sana akan memberikan reward jika terjadi sedikit pelanggaran hukum di wilayahnya,” tegasnya.

Namun hal tersebut, lanjut Pargiyono, berbeda di Indonesia. Di Indonesia akan diberikan reward jika bisa menangkap sebanyak-banyaknya. Ini menjadi Lapas atau rutan overload. Bebas banyak tidak mengurangi kapasitas tapi banyak terus.

“Semua lapas atau rutan di Jawa Timur overload, tidak hanya di Mojokerto. Di Jawa Timur kapasitas lapas dan rutan sebanyak 12 ribu namun hari ini terisi 29 ribu, hampir tiga kali. Di Mojokerto, Lapas Klas IIB Mojokerto ini kapasitas sebenarnya 220 penghuni, tapi hari ini hampir 800 penghuni,” pungkasnya.[tin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar