Hukum & Kriminal

Kuasa Hukum Ahmad Dhani: Dakwaan Jaksa Tidak Jelas

Surabaya (beritajatim.com) – Tim kuasa hukum Ahmad Dhani Prasetyo (ADP) mengajukan eksepsi (keberatan atas dakwaan) dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (12/2/2019).

Dalam eksepsinya kuasa hukum Ahmad Dhani menilai dakwaan terhadap kliennya tersebut tidak jelas. Dan pihaknya meminta agar hakim menolak dakwaan jaksa penuntut umum dan membebaskan Ahmad Dhani dari dakwaan.

Lebih lanjut tim kuasa hukum Ahmad Dhani yakni Aldwin Rahadian menyatakan bahwa timnya sudah mengkaji syarat formil dakwaan jaksa penuntut umum, ada beberapa point dakwaan yang tidak sesuai syarat formil, seperti penerapan pasal dan penjelasan aksi pidana yang dilakukan kliennya.

“Tidak dijelaskan secara lengkap bagaimana klien kami melakukan tindak pidana, dalam dakwaan hanya disebut Ahmad Dhani melakukan vlog video. Bukan bagaimana mentransmisikan sesuai pasal yang dikenakan yakni pasal 27 ayat 3,” jelasnya.

Selain itu, pasal yang dikenakan adalah jika ada delik aduan perseorangan bukan badan hukum. “Tapi dalam perkara ini, yang melaporkan adalah lembaga Koalisi Bela NKRI, ini bukan perseorangan,” jelasnya.

Dalam sidang sebelumnya, Ahmad Dhani didakwa melanggar Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika.

Caleg Partai Gerindra itu ditetapkan tersangka oleh Polda Jawa Timur atas laporan Koalisi Bela NKRI.

Ahmad Dhani dalam dalam vlognya menyebut kelompok penolak deklarasi 2019 Ganti Presiden di Surabaya pada 26 Agustus 2018 lalu dengan kata-kata “idiot”.

Kata-kata idiot oleh Ahmad Dhani diucapkan saat nge-vlog di lobi Hotel Majapahit, Surabaya. [uci/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar