Hukum & Kriminal

KPK Periksa Sembilan Saksi Kasus TPPU Mantan Bupati Nganjuk

Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sembilan saksi dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Nganjuk periode 2013-2018 Taufiqurrahman. Pemeriksaan dilakukan di Aula Polres Mojokerto Kota, Jawa Timur.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, saksi yang diperiksa adalah Ho Yanto Andrian ( Direktur PT Mitra Saruta Indonesia), Triposan Elisawati (Direktur CV Imanuel Jaya), Budi Hartanto (Swasta), Budi Riyanto SH (PPAT atau NOTARIS), dr. Ikfina Fatmawati (Ibu Rumah Tangga), Harya Prabudi (Staff Bank Jatim Cabang Mojokerto), dan Helen Wiryanto (Marketing Manager Porsche Center Surabaya).

“Penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Suyitno dari Swasta dan Joni Tri Wahyudi, Pengurus DPC PDIP Kec. Bagor,” kata Ali, Kamis (30/1/2020).

Seperti diketahui, Taufiqurrahman diduga menerima gratifikasi sekitar Rp 2 miliar dari dua rekanan kontraktor di Kabupaten Nganjuk masing-masing sebesar Rp 1 miliar terkait proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nganjuk tahun 2015.

Selain itu, dirinya juga diduga menerima dari pemberian-pemberian lainnya terkait mutasi, promosi jabatan di lingkungan Kabupaten Nganjuk sebelumnya dan “fee-fee” proyek di Kabupaten Nganjuk tahun 2016-2017. Kemudian, KPK menjerat Taufiqurrahman dengan TPPU.

Taufiqurrahman diduga telah membelanjakan penerimaan gratifikasi tersebut untuk membeli mobil yang diatasnamakan orang lain, tanah, dan uang tunai ataupun dalam bentuk lain.

Taufiqurrahman menggunakan uang gratifikasi itu di antaranya, 1 unit mobil Jeep Wrangler Sahara Artic 4D Tahun 2012, 1 unit mobil Smart Fortwo, dan 1 bidang tanah seluas 12,6 hektare di Desa Suru, Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Aset-aset yang telah dibelanjakan melalui pihak lain dan telah disita KPK.

Sehingga Taufiqurrahman disangkakan melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (hen/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar