Hukum & Kriminal

KPK Periksa Ketua Komisi III DPR dalam Kasus Taufik Kurniawan

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah

Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Ketua Komisi III DPR Kahar Muzakir dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN TA 2016 untuk alokasi APBD-P Kab Kebumen TA 2016.

Kahar diperiksa untuk tersangka Wakil Ketua DPR nonaktif yang juga Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan.

Kahar yang merupakan politikus Partai Golkar diperiksa bersama politikus PAN Ahmad Riski Sadig dan politikus PDIP Said Abdullah. “Ketiga diperiksa untuk tersangka TK (Taufik Kurniawan, red),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (12/2/2019).

Sebelumnya, KPK juga telah memanggil Ahmad Rizki Sadig dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Banggar DPR RI tahun 2016 dan Eka Sastra sebagai anggota Banggar DPR RI tahun 2016 pada Kamis (31/1/2019) lalu.

Seperti diketahui, KPK langsung menahan Taufik usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada Jumat, 2 November 2018 lalu. Dia ditahan di rutan cabang KPK di kantor KPK Kav. C-1.

Sebelumnya, Taufik tidak memenuhi pada dua kali panggilan penyidik KPK pada 25 Oktober dan 1 November 2018.

Penyidikan terhadap Taufik dilakukan setelah didapatkan bukti permulaan yang cukup setelah proses Penyelidikan dilakukan sejak Agustus 2018. Dalam proses penyelidikan tersebut, Taufik Kurniawan telah dimintakan keterangan pada tanggal 5 September 2018 di gedung KPK.

Untuk kepentingan Penyidikan, dilakukan pelarangan ke luar negeri (pencegahan) terhadap Taufik selama 6 bulan ke depan terhitung mulai Jumat, 26 Oktober 2018.

Sebagai pemenuhan hak tersangka, KPK telah mengirimkan pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) pada tersangka sebelum 3 hari setelah penyidikan dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2018.

Taufik Kurniawan diduga menerima sebesar Rp. 3, 65 miliar dari Bupati Kebumen Muhamad Yahya Fuad terkait pengesahan APBN Perubahan Tahun 2016, Kab Kebumen mendapat alokasi DAK tambahan Rp 93,37 Miliar yang direncanakan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan di Kebumen.

Atas perbuatannya tersebut, Taufik disangkakan melanggar pasal12 huruf a atau pasal 12 huruf i atau pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. (hen/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar