Hukum & Kriminal

KPK Hadapi Praperadilan Imam Nahrawi pada 4 November 2019

Gedung KPK. Foto:doc

Jakarta (beritajatim.com) – Sesuai dengan penundaan yang disampaikan Hakim, direncanakan sidang Praperadilan yang diajukan tersangka IMR (Imam Nahrawi), Menteri Pemuda dan Olahraga 2014-2019 akan dilakukan pada Senin, 4 November 2019.

Saat ini, menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pihaknya sedang mempelajari permohonan praperadilan yang diajukan Tersangka IMR tersebut. Pada prinsipnya tentu kami akan menghadapi dan juga meyakini bahwa sejak awal kasus ini memang didasarkan pada bukti yang kuat.

“Bahkan penetapan IMR sebagai tersangka merupakan pengembangan lebih lanjut dari OTT di Kemenpora dan fakta-fakta yang muncul di persidangan,” tegas Febri, Selasa (22/10/2019).

Beberapa alasan Tersangka IMR yang dicermati pada pokoknya diantaranya terkait penetapan tersangka tidak melalui proses Penyidikan dan pemohon mengatakan tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka dalam proses Penyidikan tersebut. Begitu juga soal proses Penyelidikan KPK sangat pendek, yaitu hanya: 4 hari yang dihitung dari tanggal Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK) 22 Agustus 2019 dan penerbitan Surat Perintah Penyidikan pada 28 Agustus 2019 dan penerbitan SPDP dilakukan 1 hari kemudian, yaitu 29 Agustus 2019. Menurut Tersangka IMR, lanjut Febri, proses Penyidikan tersebut sangat cepat dan ybs tidak pernah diperiksa.

“Tersangka juga menyebut prestasi yang dicapai saat penyelenggaraan Asian Games, Asian Para Games, Olimpiade Internasional Rio De Janeiro di Brazil Tahun 2016 dengan segala medali yang didapatkan,” kata Febri.

Kemudian, lanjut Febri, menurut tersangka IMR, penetapan tersangka tidak jelas karena tuduhan suap yang diberikan KPK melebihi jumlah kekayaan yang dilaporkan di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

“Tersangka IMR juga mengakui tidak bisa memenuhi tiga kali panggilan dalam Penyelidikan, yaitu: 31 Juli 2019, 2 Agustus 2019 dan 21 Agustus 2019. Juga mempersoalkan penahanan yang dilakukan KPK tidak sah karena Pimpinan KPK telah “menyerahkan mandate” pada Presiden,” papar Febri.

Febri menyebut, sebagian besar alasan yang diajukan oleh tersangka sudah cukup sering digunakan para pemohon praperadilan lain, sehingga sebenarnya relatif tidak ada argumentasi baru. Seperti alasan yang hanya mengacu pada KUHAP bahwa penetapan tersangka seharusnya dilakukan pada Tahap Penyidikan, sehingga pemeriksaan ybs sebagai calon tersangka semestinya dilakukan di Penyidikan. Alasan ini sudah sering ditolak Hakim, karena memang UU KPK mengatur secara khusus, bahwa sejak proses Penyelidikan, KPK sudah mencari alat bukti, sehingga ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka pada saat Penyidikan dimulai sekaligus dapat dilakukan penetapan tersangka.

“Sedangkan terkait dengan Penyelidikan yang prosesnya hanya 4 hari, tampaknya Tersangka salah memahami makna LKTPK seolah-olah itu adalah surat perintah Penyelidikan,” ujarnya.

Menurutnya, KPK telah melakukan Penyelidikan sejak 25 Juni 2019, dan selama penyelidikan itu sudah dilakukan pemanggilan 3 kali terhadap IMR, namun ybs tidak datang karena berbagai alasan. Sehingga begitu KPK mendapatkan bukti permulaan yang cukup atau minimal 2 alat bukti, sesuai Pasal 44 UU KPK, maka dapat dilakukan Penyidikan. Jika frasa bukti permulaan yang cukup tersebut dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 14 KUHAP yang mengatur defenisi Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana_, maka sejak proses Penyidikan, karena telah ditemukan bukti permulana yang cukup, sekaligus dapat ditetapkan tersangka.

“Ketentuan yang bersifat khusus ini memang seringkali tidak dipahami secara tepat sehingga para pemohon berulang kali menggunakan argumentasi tersebut,” kata Febri.

Sedangkan terkait penahanan yang dihubungkan dengan “Penyerahan Mandat”, KPK telah menegaskan bahwa Pimpinan KPK tetap bertugas sesuai dengan Keputusan Presiden sampai dengan 21 Desember 2019 ini. Dan sampai saat ini tidak ada Keputusan Presiden tentang pemberhentian Pimpinan KPK.

Proses Penyidikan perkara ini terus berlanjut, dan secara paralel sudah ditugaskan tim dari Biro Hukum KPK untuk menghadapi Praperadilan ini.

“Kami meyakini proses formil yang dilakukan KPK ataupun bukti substansi yang kami miliki kuat untuk terus melakukan Penyidikan dan proses lanjutan,” ujar Febri. [hen/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar