Hukum & Kriminal

KPK Dukung BUMN Perkuat Satuan Pengawasan Intern (SPI) untuk Cegah Korupsi

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah

Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Kementerian BUMN, Forum Komunikasi Satuan Pengawas Internal (FKSPI), dan Forum Human Capital Indonesia (FHCI) menyelenggarakan Seminar Sehari bertema “Bersama Menciptakan BUMN Bersih melalui Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang Tangguh dan Tepercaya”.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, tujuan dari kegiatan ini adalah memperkuat peran SPI dalam pencegahan korupsi di lingkungan BUMN, melalui pendekatan regulasi dan stratejik. Terkait regulasi, penting untuk menyusun kebijakan yang mendukung penguatan peran SPI di lingkungan BUMN dan Anak Perusahaannya, sehingga pengawasan internal BUMN dan Anak Perusahaan dapat berjalan lebih efektif, serta terbentuk sebuah ekosistem pengawasan yang berjenjang.

Sedangkan, pendekatan stratejik melalui kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Dewan Komisaris dan Komite Audit yang menjalankan fungsi pengawasan serta peningkatan kapabilitas dan integritas SDM di SPI.

“Kegiatan dihadiri oleh total sekitar 400 peserta. Terdiri atas para Direktur Utama, Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit dan Kepala SPI seluruh BUMN, serta 10 (sepuluh) perwakilan dari pengurus asosiasi internal auditor, yang tergabung dalam Aliansi Auditor Internal Indonesia,” kata Febri, Kamis (9/5/2019).

Dia menambahkan, seminar diselenggarakan mengingat pentingnya peran SPI sebagaimana tertuang dalam ketentuan PP Nomor 45/2005 perihal Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN, peran SPI yaitu:
(a) membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMN, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada BUMN serta memberikan saran-saran perbaikannya;
(b) memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI kepada Direktur Utama; dan
(c) memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

“Karenanya, agar Sistem Pencegahan Korupsi di lingkungan BUMN berjalan dengan baik, KPK memandang perlu dirumuskan langkah-langkah untuk penguatan Pengawasan Intern Perusahaan,” kata Febri.

Dia memaparkan, langkah penguatan pegawasan intern perusahaan meliputi Bagaimana kriteria sebagai Pegawai dan Kepala SPI, Bagaimana sebaiknya Kedudukan strategis Satuan Pengawas Intern didalam Struktur Organisasi, Bagaimana jumlah idealnya Sumber Daya Manusia, Anggaran dan Program Pemeriksaannya, Bagaimana antisipasi span of control pengawasan atas dampak dari pembentukan Holding BUMN, dan Bagaimana agar Unit SPI menjadi Centre of Excellent. (hen/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar