Hukum & Kriminal

KPK Dorong Optimalisasi Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di DIY

Juru Bicara KPK Febri Diansyah

Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi penandatanganan MoU antara Gubernur dan Bupati/Walikota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY dalam rangka Optimalisasi Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penandatanganan dilaksanakan Selasa (16/7) bertempat di Gedhong Pracimasana, Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta. Kegiatan dihadiri oleh Ketua KPK Agus Rahardjo, Gubernur DIY, Bupati/Walikota se-DIY, Direktur Utama BPD DIY, Dewan Komisaris BPD DIY, Direksi BPD DIY, Dewan komisioner OJK dan jajaran pejabat terkait lainnya dari instansi masing-masing.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut, untuk mendorong optimalisasi penerimaan asli daerah yang transparan dan akuntabel, KPK mendorong seluruh pemda di DIY menerapkan sistem pemantauan penerimaan pajak daerah berbasis elektronik menggunakan alat rekam pada transaksi usaha, seperti penggunaan Tapping Device Machine untuk jenis Wajib Pungut Pajak hotel, restoran, dan tempat hiburan.

“Sistem ini juga bisa menutup penyelewengan pajak daerah karena datanya akan tercatat secara elektronik,” kata Febri, Selasa (16/7/2019).

Menurutnya, kegiatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah yang secara formal telah dinyatakan secara tertulis dalam bentuk Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di masing-masing daerah.

Febri menambahkan, program Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah adalah bagian dari delapan program intervensi KPK melalui Koordinator Wilayah yang membawahi satuan tugas koordinasi supervisi pencegahan dan penindakan. Tujuh program lainnya adalah: Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Manajemen ASN, Manajemen Dana Desa, Manajemen APIP dan Manajemen Barang Milik Daerah (BMD).

Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan pada saat ini di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya difokuskan pada kegiatan Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah khususnya penerimaan dari sektor perpajakan.

Jenis-jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten/Kota adalah Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBPP), Pajak Mineral bukan logam dan batuan, dan Pajak sarang burung walet.

“KPK memandang kegiatan penandatanganan MoU ini adalah langkah awal dalam program Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah. Program ini harus didukung dengan komitmen tinggi antara Pemerintah Daerah, BPD DIY dan Wajib Pajak,” katanya.

Dia juga menilai penandatangan MoU ini sangat strategis dan penting bagi para pihak mengingat salah satu fokus pendampingan KPK pada pemerintah daerah adalah meningkatkan penerimaan daerah dan peranan pajak sebagai sumber utama pembiayaan daerah dalam APBD. Dari temuan KPK di lapangan potensi kebocoran penerimaan daerah, baik dari pajak maupun retribusi masih tinggi.

“KPK berharap permasalahan lain terkait pemungutan dan pengelolaan penerimaan daerah juga dapat diminimalisir guna menyempurnakan tata laksana sistem yang akuntabel, menutup peluang kebocoran/kerugian daerah serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,” katanya. [hen/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar